Pilkada via DPRD: Efisiensi yang Menggerus Kedaulatan Rakyat

Wacana itu kembali mencuat: kepala daerah dipilih lagi oleh DPRD. Setelah hampir dua dekade Pilkada langsung berjalan, partai-partai besar mulai membuka diskusi untuk meninjau ulang sistem ini. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang biaya politik membengkak, konflik sosial menganga, dan politik uang merajalela di tingkat akar rumput. Tapi di balik semua alasan itu, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Benarkah kita harus mengembalikan hak memilih pemimpin itu ke tangan segelintir elite?

Ini bukan cuma soal teknis pemilihan. Ini soal kedaulatan. Dilemanya serius, karena menyentuh legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Kedaulatan yang Berjarak

Bayangkan hubungan antara warga dan pemimpinnya. Dalam Pilkada langsung, hubungan itu langsung, personal bahkan. Rakyat bukan penonton. Mereka adalah subjek. Konsep general will ala Rousseau menemukan bentuknya yang paling konkret di sini. Kekuasaan yang sah lahir dari kehendak umum.

Nah, kalau prosesnya dikembalikan ke ruang rapat DPRD, apa yang terjadi? Hubungan itu tiba-tiba jadi berjarak. Tidak langsung lagi. Demokrasi partisipatif yang selama ini kita banggakan, bisa-bisa menyusut jadi demokrasi perwakilan yang elitis. Ruangnya jadi tertutup. Menurut Max Weber, legitimasi karismatik seorang pemimpin yang dipilih langsung punya kekuatan moral tersendiri. Ia datang dari rakyat. Kalau prosesnya dipindahkan ke lembaga perwakilan yang penuh kompromi dan tawar-menawar, kekuasaan bisa bergeser. Bukan lagi mandat rakyat, tapi hasil negosiasi antar-elite. Dari authority menjadi patronage.

Efisiensi atau Dominasi?

Argumen pendukungnya sering terdengar rasional. "Pilkada langsung itu mahal dan memicu konflik," begitu kira-kira. Tapi ada logika berbahaya di balik argumen efisiensi ini: mengorbankan partisipasi rakyat.

Memang, demokrasi itu mahal. Tapi masalah utamanya bukan pada bentuk pemilihannya, kan? Persoalannya ada di tata kelola partai, pendanaan kampanye yang gelap, dan penegakan hukum yang lembek. Kalau akar masalahnya tidak dibenahi, mengubah sistem cuma akan memindahkan sumber masalah. Korupsi dan politik uang yang tadinya terjadi di lapangan, bisa berpindah ke dalam gedung parlemen.

Vilfredo Pareto punya teori tentang sirkulasi elite. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, sirkulasi itu bisa makin tertutup. Yang berkuasa akan memilih sesamanya. Alih-alih kompetisi ide, yang terjadi nanti cuma permainan bagi-bagi kuasa.

Politik Representasi yang Pincang