Bantuan Dana Hunian Sementara Mulai Cair untuk Korban Banjir Pidie Jaya

Kabut pagi masih menyelimuti sisa-sisa lumpur di Pidie Jaya, Aceh. Di tengah upaya bangkit dari banjir, ada secercah harapan datang dari pemerintah. Bantuan Dana Tunggu Hunian akhirnya mulai disalurkan oleh BNPB kepada warga yang rumahnya rusak parah. Bantuan ini jadi penyangga sementara, terutama bagi mereka yang belum punya tempat tinggal tetap.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, membeberkan datanya. Menurutnya, ada 27 kepala keluarga yang menerima bantuan ini.

"Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, tercatat sebagai penerima bantuan tersebut," jelas Abdul Muhari, Jumat (2/1/2026).

Mereka yang dapat bantuan ini saat ini hidup dalam kondisi serba darurat. Ada yang numpang di rumah saudara, ada pula yang terpaksa menyewa kontrakan dengan kondisi seadanya. Intinya, mereka masih menunggu. Menunggu proses pembangunan rumah permanen mereka benar-benar dimulai.

Proses penyerahannya sendiri sudah dilakukan Rabu (31/12) sore lalu, tepatnya pukul tiga sore. Acara berlangsung di Bank Syariah Indonesia Cabang Meureudu 2. Di sana, warga menerima buku rekening dan kartu ATM yang menjadi kunci bantuan mereka.

Tentu saja, tak serta merta uang itu cair. Ada prosedur yang harus dilalui. Warga wajib menandatangani surat tanda terima bermeterai. Mereka juga melampirkan fotokopi KTP dan KK yang sudah ditandatangani oleh keuchik, perwakilan BPBD setempat, dan Babinsa. Langkah ini untuk memastikan akurasi data.

Nah, soal jumlahnya, bantuan ini disalurkan langsung untuk tiga bulan ke depan. Per bulannya, setiap KK mendapat Rp600.000. Jika dijumlah, totalnya mencapai Rp1,8 juta per keluarga. Uang itu diharapkan bisa sedikit meringankan beban hidup sehari-hari.

Harapan BNPB jelas. Dana Tunggu Hunian ini diharapkan menjadi bantalan selama masa transisi yang sulit dari fase tanggap darurat menuju pemulihan jangka panjang. Di sisi lain, program ini juga punya tujuan sosial yang lebih luas: menjaga agar kondisi ekonomi dan stabilitas masyarakat terdampak tidak semakin terpuruk.

Penyaluran bantuan di lapangan tak berjalan sendirian. Proses ini didampingi oleh sejumlah pihak, mulai dari Plt. Direktur Pemulihan BNPB, tenaga ahli, hingga perangkat desa dan Babinsa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini intinya satu: memastikan bantuan tepat sasaran dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan berkelanjutan oleh warga.