Bahasa Birokrasi yang Mengasingkan: Ketika Pemerintah Lupa Bercerita

Ada satu paradoks yang makin nyata dalam komunikasi pemerintah sekarang: mereka bicara terus, tapi pesannya malah makin sulit dicerna. Banjir informasi justru membuat publik merasa jauh dari kebijakan yang sebenarnya menyentuh hidup mereka sehari-hari.

Masalahnya, seringkali bukan terletak pada niatnya. Niat bisa saja baik. Persoalannya justru ada pada bahasa yang dipakai. Bahasa teknis dan birokratis yang lahir dari rapat-rapat internal, langsung dicurahkan begitu saja ke ruang publik. Padahal, logika di kedua dunia itu berbeda jauh.

Ketika keduanya bertabrakan tanpa ada yang menjembatani, ya sudah. Kebijakan itu kehilangan nyawa dan maknanya.

Bahasa Teknis yang Mengawang

Di dalam birokrasi, ketepatan istilah adalah segalanya. Setiap kata punya konsekuensi, punya bobot hukum dan administratif. Tapi, ketepatan yang sama ini justru jadi penghalang besar saat kata-kata itu meluncur ke telinga publik.

Coba bayangkan. Istilah seperti "realokasi anggaran", "konsolidasi kebijakan", atau "optimalisasi program" mungkin sudah jadi makanan sehari-hari bagi para aparatur. Tapi bagi warga biasa? Istilah-istilah itu terdengar asing, bahkan dingin. Disampaikan tanpa narasi yang menghubungkannya dengan realita, kebijakan jadi terasa seperti milik pemerintah, bukan milik bersama.

Di titik inilah jurang itu mulai menganga. Negara bicara dalam bahasa sistem, sementara warganya hidup dan bernapas dengan bahasa pengalaman.

Lupa Bercerita

Pemerintah kita biasanya jago sekali melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Tapi mereka kerap lupa menceritakan mengapa dan untuk siapa semua itu dilakukan. Informasi disajikan layaknya daftar belanjaan kering, datar, tanpa jiwa.

Padahal, masyarakat tidak cuma ingin tahu aktivitas pemerintah. Mereka ingin paham dampaknya. Bagaimana kebijakan itu mengubah nasib petani di desa, atau mempermudah urusan ibu-ibu di kota. Tanpa cerita, sebuah kebijakan tak ubahnya laporan tahunan yang membosankan, yang dipajang paksa di ruang tamu.

Narasi itu bukan soal menyederhanakan secara berlebihan. Ini soal menjahit kebijakan dengan kain realitas sosial yang warna-warni.

Gagap di Media Sosial

Kehadiran pemerintah di media sosial sudah jadi keharusan. Tapi platform seperti Twitter atau Instagram punya karakternya sendiri: cepat, visual, dan mengutamakan percakapan.

Sayangnya, banyak akun resmi yang masih gagap. Bahasa yang dipakai tetap kaku, satu arah, persis seperti siaran pers yang dipampang di papan pengumuman digital. Media sosial diperlakukan bukan sebagai ruang dialog, melainkan corong.

Alhasil? Pesannya lewat, tapi tidak menyentuh. Atau lebih parah, disalahpahami.

Namun begitu, ada juga jebakan lain. Ingin terlihat kekinian, beberapa akun mencoba gaya bahasa yang terlalu santai. Slang dan canda digunakan untuk membahas kebijakan serius.

Ini juga problematik. Dalam situasi krisis, gaya seperti ini malah menimbulkan kesan tidak peka. Wibawa sebuah institusi tidak datang dari kekakuan, tapi juga tidak boleh luntur karena gaya bahasa yang sama sekali tak sesuai konteks.

Banyak Juru Bicara, Banyak Versi

Inkonsistensi adalah masalah klasik lain. Satu kebijakan bisa punya banyak penjelasan, tergantung pejabat mana yang berbicara. Bagi yang di dalam, ini mungkin dinamika internal yang wajar.

Tapi bagi publik? Mereka melihat negara yang tidak kompak, tidak satu suara. Di era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik, inkonsistensi semacam ini adalah bahan bakar sempurna untuk memicu spekulasi dan erosi kepercayaan.

Terburu-buru itu Berisiko

Tekanan untuk merespons cepat di media sosial itu nyata. Tapi kecepatan tanpa ketepatan justru berbahaya. Respons yang tergesa-gesa, dengan diksi yang kurang matang, bisa meninggalkan jejak digital yang susah dihapus.

Di sinilah pentingnya jeda sejenak untuk mengkurasi bahasa. Bukan untuk menyensor, tapi memastikan pesan yang penting itu sampai dengan cara yang benar, pada orang yang tepat.

Peran Penerjemah yang Hilang

Jadi, tantangannya bukan sekadar bicara lebih kerap. Tantangan sesungguhnya adalah menerjemahkan. Menerjemahkan bahasa negara menjadi bahasa warga.

Ini membutuhkan peran khusus: komunikator atau humas yang bukan hanya paham substansi kebijakan, tapi juga mengerti detak jantung media sosial dan pergulatan hidup masyarakat biasa. Tanpa penerjemah yang mumpuni, jurang akan tetap ada, seberapa banyak pun kanal komunikasi yang dibuka.

Bahasa yang Jelas adalah Hormat

Pada akhirnya, menggunakan bahasa yang jelas dan manusiawi adalah bentuk penghormatan. Itu tanda bahwa negara menghargai waktu, kecerdasan, dan perhatian warganya.

Ketika pemerintah bisa bicara sederhana tanpa merendahkan, santun tanpa kehilangan wibawa, dan konsisten tanpa membingungkan, barulah jarak itu perlahan menyempit. Di dunia yang serba cepat dan bising, justru ketepatan dan kejernihan bahasalah yang menentukan: apakah negara ini benar-benar hadir, atau sekadar lalu-lalang.

Catatan: Tulisan ini adalah bagian ketiga dari sebuah serial opini. Meski saling terkait, setiap artikel bisa dibaca secara mandiri. Pandangan yang disampaikan adalah pendapat pribadi penulis.