Di Balik Efisiensi AI Kesehatan, Ancaman Privasi Pasien Mengintai

Kecerdasan buatan di dunia kesehatan Indonesia kini sudah jauh melampaui sekadar wacana. Teknologi ini benar-benar hidup dan bekerja di ruang-ruang klinis. Dari membaca citra medis hingga mengolah data pasien, AI hadir dengan janji mempercepat diagnosis dan menutupi celah kekurangan tenaga medis. Tapi, seperti dua sisi mata uang, di balik efisiensi yang ditawarkan, tersimpan sejumlah pertanyaan kritis yang tak bisa dianggap remeh.

Menurut catatan Kementerian Kesehatan, sejumlah rumah sakit besar sudah memanfaatkannya. Ambil contoh untuk analisis cepat CT-scan otak atau mendeteksi patologi kanker. Digitalisasi administrasi juga kian masif berkat sentuhan teknologi ini. Praktis, memang. Waktu tunggu pasien bisa dipangkas, keputusan medis diharapkan lebih presisi, dan efisiensi operasional meningkat.

Tapi tunggu dulu. Di balik semua kemudahan itu, ada ancaman sistemik yang mengintai. Privasi data pasien yang sangat sensitif rentan jadi korban. Belum lagi soal bias tersembunyi dalam algoritma yang bisa memengaruhi keputusan, ditambah kerangka hukum yang masih belum siap mengawal semuanya. Tanpa regulasi kuat dan manajemen data yang bertanggung jawab, kita bisa saja mengorbankan kepercayaan publik hanya untuk mengejar efisiensi semata.

AI dalam kesehatan seolah terjepit di persimpangan. Di satu sisi, tuntutan dunia klinis akan akurasi dan kecepatan sangat mendesak. Di sisi lain, dunia etika dan hak warga menuntut perlindungan ketat atas data pribadi. Mencari titik seimbangnya tidak mudah. Tanpa itu, risikonya bisa sama besarnya dengan manfaat yang dijanjikan.

Efisiensi Klinis: Janji dan Realitas di Indonesia

Perkembangannya memang cepat. Pemerintah aktif mendorong integrasi AI di berbagai rumah sakit rujukan nasional. Misalnya, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, teknologi ini membantu menafsirkan hasil CT-scan untuk penyakit saraf. Sementara di RS Kanker Dharmais, algoritma memberi bantuan dalam analisis radiologi.

Laporan-laporan internasional menunjukkan, kehadiran AI bisa meningkatkan akurasi data dan mengurangi beban administratif yang membelit tenaga medis. Alhasil, dokter dan perawat punya lebih banyak waktu untuk fokus pada pasien. Teknologi ini juga membuka peluang besar untuk pemantauan kesehatan jarak jauh dan pengobatan yang lebih personal sesuatu yang sangat dibutuhkan di negara kepulauan seperti Indonesia.

Namun begitu, realitanya tak semulus yang dibayangkan. Kapasitas tenaga kesehatan dalam mengoperasikan teknologi canggih ini masih jadi tantangan, terutama di fasilitas kesehatan primer dan daerah terpencil. Efisiensi klinis yang dijanjikan ternyata punya konsekuensi berat. AI berjalan di atas data banyak sekali data. Mulai dari catatan kesehatan elektronik, hasil lab, citra medis, hingga pola perilaku pasien.

Data-data ini sangat sensitif. Salah kelola sedikit saja, bisa berujung pada pelanggaran privasi yang masif. Ini isu global, dan Indonesia jelas tidak kebal.

Risiko Privasi: Celah yang Belum Tertangani

AI mengolah data dalam skala besar, dan seringkali itu adalah data pribadi pasien. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan untuk melindungi warga, termasuk untuk data kesehatan yang masuk kategori sensitif. Tapi, penerapannya di lapangan masih menyisakan celah lebar, khususnya terkait AI.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab kalau algoritma salah diagnosa? Atau memberikan rekomendasi yang justru merugikan pasien? Kerangka hukum kita saat ini masih terpecah-pecah dan belum sanggup menangkap kompleksitas etika dan hukum dari praktik AI di klinik.