Dua Mantan Presiden Siap Jalani Jalur Hukum Atas Isu Ijazah

Gelombang isu tentang ijazah Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya menyulut perdebatan publik. Kini, dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, gerah. Mereka bahkan mempertimbangkan langkah hukum untuk membela diri.

Soalnya, belakangan ini santer beredar kabar bahwa isu tudingan ijazah palsu itu digerakkan oleh "orang besar" dengan agenda politik tertentu. Nah, beberapa pihak kemudian menuding SBY punya kepentingan. Mereka bilang, mantan presiden itu ingin mengangkat elektabilitas putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk Pilpres 2029. Tak cuma SBY, Megawati pun ikut diseret-seret. Ada yang bilang dia sakit hati pada Jokowi pasca-Pilpres 2024.

Kabar itu, tentu saja, langsung ditanggapi oleh kedua kubu.

SBY: Cukup Terganggu, Somasi Menanti

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, mengungkapkan SBY merasa sangat terganggu dengan isu yang menurutnya tak berdasar itu. Bahkan, SBY diduga sudah berkolaborasi dengan Megawati untuk memunculkan isu tersebut. Andi membantah keras.

"Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini," kata Andi dalam sebuah video yang diunggah Rabu lalu.

Dia menegaskan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja. Tapi, kalau fitnah tak berhenti, SBY siap bertindak. "Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi," tutur Andi.

Lebih jauh, Andi menyebut SBY kini sudah fokus ke hal lain di luar politik. "Hari-hari politik (di Partai Demokrat) kan sudah dipimpin oleh Mas AHY," katanya. SBY lebih banyak menekuni seni lukis dan mengurus klub voli Lavani.

Kader PDIP: Membela Megawati adalah Keharusan

Di sisi lain, posisi Megawati dan PDIP tak jauh berbeda. Mereka juga merasa dirugikan oleh tuduhan yang sama. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan dukungannya jika SBY menempuh jalur hukum. "Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

"Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama," tambah Guntur, Kamis kemarin.

Menariknya, Guntur menyebut pertimbangan hukum ini bukan perintah langsung dari Megawati. Ini murni inisiatif kader. "Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader," tegasnya.

Dia juga dengan gamblang menyatakan, "Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami."

Jokowi: Ini Ada Operasi Politik Besar

Sementara itu, Jokowi sendiri sudah lama bersikap. Dalam sebuah wawancara eksklusif belum lama ini, dia blak-blakan menyebut ada agenda besar di balik isu yang sudah bergulir empat tahun ini.

"Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu," kata Jokowi.

Dia melihat ini sebagai operasi politik. Tujuannya jelas: menjatuhkan reputasinya. "Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," ujarnya.

Jokowi pun yakin ada "orang besar" di balik semua ini. Saat ditanya siapa, dia menjawab singkat, "Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan."

Menurutnya, energi bangsa seharusnya dipakai untuk hal yang lebih penting. Misalnya, menghadapi perubahan besar karena kecerdasan buatan atau robot humanoid. "Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan," pungkasnya sambil tersenyum.

Isu ini jelas belum berakhir. Dengan ancaman somasi dan proses hukum dari dua mantan presiden, suasana politik dipastikan akan semakin panas.