Papua dan Mimpi Kemerdekaan lewat Sawit

✍🏻 AS Laksana

Pertengahan Desember lalu, di Istana Negara, Presiden Prabowo kembali menggaungkan sebuah kata yang sudah tak asing: kemandirian. Ia menyampaikannya kepada para kepala daerah se-Papua. Anda bisa menyaksikan sendiri rekamannya.

Gagasan kemandirian untuk Papua itu ia kemas dengan janji jalan aspal, cahaya matahari, aliran listrik dari tenaga surya dan air, serta ketahanan pangan. Semua terdengar mulia.

Tapi, kalau dicermati, fokus utamanya sebenarnya ada di satu hal: energi.

“Kita berharap di Papua kelapa sawit akan ditanam sehingga dapat menghasilkan bahan bakar,” ujarnya. “Tebu juga. Tebu menghasilkan etanol. Singkong juga menghasilkan etanol.”

Begitu menyebut sawit, tebu, dan singkong, nada bicaranya terdengar seperti sedang membacakan rumus matematika yang tak terbantahkan. Menteri ESDM Bahlil pernah menyebut, Indonesia menghabiskan sekitar Rp520 triliun per tahun untuk impor bahan bakar. Potong separuh, katanya, akan terjadi penghematan besar. Bayangkan jika dihapus sama sekali. Imajinasi politiknya lalu melompat: dengan tiga komoditas tadi, setiap kabupaten di Indonesia bisa dapat jatah Rp1 triliun.

Visinya terlihat rapi di atas kertas. Sayangnya, cara berpikirnya terasa dangkal. Penalarannya tumpul semirip tumpulnya dengan pernyataan bahwa kita tak perlu takut deforestasi karena “sawit juga pohon, ada daunnya”.

Ia bahkan memasang target yang ambisius: tahun depan impor solar dihentikan. Empat tahun berikutnya, giliran bensin. Timeline itu menuntut kecepatan dan ketepatan, sesuatu yang sayangnya bukan jadi ciri khas birokrasi kita.

Lalu, benarkah sawit, tebu, dan singkong sanggup memikul beban seberat itu? Itu pertanyaan besar yang lain lagi.

Yang mencemaskan justru kesederhanaan cara pandangnya. Bioenergi bisa berubah jadi monster bila hanya dijadikan jalan pintas, bukan pilihan yang dihitung risikonya. Menanam sawit, tebu, atau singkong di Papua mungkin tak jadi masalah seandainya seluruh Papua adalah padang tandus. Seandainya penegakan hukumnya bekerja. Kenyataannya? Tidak.

Kita sudah punya contoh nyata: Sumatra. Eksperimen besar-besaran di sana sudah berakhir dengan keruntuhan ekologis yang masif. Kini, rakyat Sumatra yang harus menanggung akibatnya.

Di mata kekuasaan, sawit selalu dibungkus dengan narasi indah: pembangunan, lapangan kerja, ketahanan energi. Perkebunan dijadikan alat fiskal sumber rente, alat beli loyalitas, dana kampanye. Ekologi? Itu urusan kesekian.

Dalam sistem yang pengawasannya lemah dan hukumnya tumpul, hutan dengan mudah berubah jadi hadiah politik.

Di Papua, risikonya jelas lebih mengerikan. Hutannya lebih luas. Masyarakat adatnya lebih rentan terhadap intimidasi dan kekerasan. Perlindungan hukum bagi mereka hampir tak terdengar. Begitu istilah “penghematan” dan “kemandirian” dikumandangkan, proyek politik akan melaju. Kita tinggal menunggu berita kehancurannya.

Polanya pasti akan mirip dengan yang terjadi di Sumatra: mengklasifikasikan hutan sebagai lahan tidur, mengeluarkan konsesi, menjanjikan kompensasi, lalu… silakan dieksekusi.

Papua harus dilindungi dari penjarahan seperti ini. Pemerintah saat ini terampil memanfaatkan kebisingan publik, mengalihkan perhatian dengan isu-isu harian yang sensasional. Sementara itu, proyek-proyek besar bisa melenggang tanpa pengawasan yang serius.

Bencana di Sumatra bukan cerita dua abad silam. Baru sebulan yang lalu kita dengar kabarnya. Lukanya masih segar. Jika kita berpaling sekarang, maka Papua akan menjadi babak selanjutnya dari tragedi yang sama.

SavePapuaForest
BahayaDeforestasi