Program Makan Bergizi Libur Sekolah Dikritik: Dapur Harus Tetap Ngebul?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur sekolah menuai kritik tajam. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, tak ragu menyuarakan kegelisahannya. Menurutnya, kebijakan ini justru merepotkan banyak pihak.

Di lapangan, ceritanya beragam. Ada siswa yang tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan. Di tempat lain, orang tuanya lah yang repot-repot datang. Padahal, aksesnya nggak gampang. Bayangkan, di sejumlah daerah, perjalanan ke sekolah bisa makan waktu berjam-jam, bahkan harus menyeberangi sungai.

"Masyarakat hari ini itu bingung," ujar Media dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/12/2025).

"Bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah dan lain-lain."

Ia dengan tegas menyebut ada kesalahan signifikan dalam tata kelola program ini. "Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur," katanya.

Bagi Media, BGN harus mendengarkan suara masyarakat kali ini. Kritiknya tak berhenti di situ. Ia menilai, terus berjalannya program di masa libur sekolah sulit dilepaskan dari kesan menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini, para pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas," jelasnya.

"Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah."

Ia pun mendesak kejujuran dari BGN. Apa alasan sebenarnya program ini tidak dihentikan sementara?

"Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana karena dapur SPPG itu harus ngebul," tegas Media.

"Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini."

Potensi penyelewengan, menurutnya, jadi sangat rentan. Ia mengingatkan, dana MBG ini bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat dari pajak yang harus dikelola dengan benar.

"Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat. Ini bukan uangnya Bu Nanik, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat," paparnya.

Ia lalu memberi contoh hitungan kerugian yang bisa membengkak. "Kalau harga dari makanan itu di bawah Rp10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah. Kalau dikalikan selama dua minggu anak sekolah maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun, Mas. Dan ini sangat besar sekali."

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, punya penjelasan sendiri. Dalam acara yang sama, ia beralasan program ini harus konsisten untuk menjaga gizi anak.

"Memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya," kata Nanik.

"Baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan yang kalau ada mulai Januari itu sudah 1 tahun. Lalu kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserahi tugas sebagai menjaga makanan untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah tidak boleh putus-putus nih harus terus konsistens kita berikan."

Soal mekanisme pembagian saat libur, Nanik mengaku tidak ada aturan baku. Ia menyebut fleksibilitas menjadi kunci. "Namun karena anak-anak lagi libur ya sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silakan diambil kalau enggak juga tidak apa-apa."

"Jadi tidak ada pemaksaan ya," tambahnya.

Ketika ditanya tentang aspirasi penghentian sementara, Nanik justru mengalihkan bola panas itu ke Kementerian Keuangan. Terlebih dengan adanya usulan agar dana dialihkan untuk bantuan bencana di Sumatra.

"Uang untuk yang Rp15.000 itu tidak pernah ada di BGN, adanya di Departemen Keuangan," ujar Nanik.

"Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana, disetop, enggak usah ada. Karena kan itu kan tidak jadi dianggarkan tuh, tidak ada dalam kelembagaan BGN, tapi ada di Departemen Keuangan langsung ditransfer ke dapur-dapur."

Lalu, siapa sebenarnya Media Wahyudi Askar ini? Dia adalah akademisi dan peneliti kebijakan publik yang cukup dikenal. Saat ini, ia mengajar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIP Universitas Gadjah Mada.

Latar belakang pendidikannya kuat. Setelah meraih S1 dan S2 di UGM, pria ini menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Manchester, Inggris, dalam bidang Kebijakan dan Manajemen Pembangunan.

Jejaknya di organisasi mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat sudah terlihat sejak lama. Kini, ia sering diundang sebagai narasumber dan analis di berbagai media, membahas isu-isu seperti kemiskinan, keadilan fiskal, dan evaluasi kebijakan.