600 WNI Terjebak Jaringan Scam di Kamboja, Proses Pemulangan Dihadang Rintangan Rumit

Bareskrim Polri kembali mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Ternyata, masih ada sekitar 600 warga negara Indonesia yang terdampar di Kamboja. Mereka diduga terjebak dalam jaringan penipuan daring atau online scam. Angka ini sendiri didapatkan langsung dari keterangan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.

Namun begitu, proses pemulangan mereka bukan perkara mudah. Brigjen Pol. Moh. Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, mengakui hal itu. Ia bercerita, untuk memulangkan sembilan korban TPPO saja butuh koordinasi yang rumit antar berbagai instansi.

“Setelah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan otoritas Imigrasi Kamboja, kesembilan korban berhasil mendapatkan izin keluar. Karena tidak mudah, tentunya di sana masih ada warga negara kita kurang lebih 600 orang, menurut informasi dari kedutaan,” jelas Irhamni dalam konferensi pers di Bareskrim, Jumat (26/12).

Menurutnya, ratusan WNI yang masih tertahan itu tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mereka tersebar di berbagai tim dan lokasi yang berbeda-beda.

“Kemudian 600 orang yang masih di sana ini kurang lebih, ada satu dari saudara kita yang hadir di sini itu bergabung dengan 40 orang warga negara kita. Ada satunya lagi 30 orang. Jadi total kurang lebih 600 orang itu ada yang satu tim juga, tetapi tim-tim yang lain juga banyak di sana,” ujarnya memaparkan.

Di sisi lain, Irhamni menyoroti siapa dalang di balik semua ini. Jaringan yang mempekerjakan para WNI tersebut ternyata dikendalikan oleh pihak asing, bukan lokal.

“Kebetulan bosnya adalah dari luar negeri juga, dari China. Tidak dari warga lokal Kamboja,” tegasnya.

Ke depan, harapannya data mengenai ratusan WNI itu bisa terkumpul lebih lengkap. Mulai dari asal daerah, kondisi terkini, hingga detail lokasi dan jenis pekerjaan mereka di sana.

“Harapannya ke depan, data 600 orang itu lengkap. Dari mana asalnya, bagaimana kondisinya di sana, kemudian bekerja di mana, lengkap sekali,” tutur Irhamni.

Untuk mewujudkan itu, Polri berencana menjalin koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri.