Kunjungan kerja ke Yogyakatra Selasa lalu membawa kabar menarik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyoroti sebuah terobosan. Ternyata, DIY sudah memulai langkah nyata untuk menyokong Program Makan Bergizi Gratis dengan bahan baku lokal. Caranya? Melalui pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam program yang mereka sebut Lumbung Mataraman.
“Nanti saya akan sosialisasi,” ujar Nanik usai bertemu Gubernur DIY. Ia tampak antusias.
“Saya akan sampaikan bahwa DIY ini sudah mempelopori, di mana desa inilah yang disiapkan.”
Menurutnya, model semacam ini punya potensi besar untuk ditiru daerah lain. Ide dasarnya sederhana: memanfaatkan tanah idle atau bengkok di desa untuk ditanami. Hasilnya bisa menjadi pasokan stabil untuk program makan gratis sekaligus memberi lapangan kerja.
“Tanah di desa pasti ada yang idle kan, nah itu mungkin malah bengkok kalau perlu seperti itu. Bisa ditanami dan yang menanam adalah masyarakat yang tidak punya sawah,” sambungnya menjelaskan.
Di sisi lain, langkah ini juga dianggap sebagai jawaban. BGN sempat khawatir soal inflasi dan kelangkaan bahan baku ketika dapur MBG beroperasi penuh nantinya. Saat ini di Jogja baru separuhnya yang jalan.
“Kalau sudah sekitar 320 dapur, khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku. Alhamdulillah, luar biasa ternyata Ngarsa Dalem sudah menyiapkan program Lumbung Mataraman,” tutur Nanik.
Lalu, bagaimana penjelasan dari pihak DIY sendiri?
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerangkan, kebijakan ini sengaja dirancang agar rantai pasok tidak bergantung pada pasar umum. Mereka ingin menciptakan skema kelembagaan yang mandiri.
“Jadi karena keputusan kami sekarang, Koperasi Merah Putih itu berdiri sendiri, Lumbung Mataram berdiri sendiri,” jelas Sultan.
“Dengan demikian kami punya kepastian bagaimana mengembangkan keduanya. Harapan saya, ini bisa menyuplai sebagian besar kebutuhan untuk makan gratis.”
Harapannya jelas. Seluruh kebutuhan pangan sayuran dan hasil bumi lainnya bisa dipasok langsung dari petani, bukan dari pasar. Pola seperti ini bukan cuma soal ketahanan pangan program. Lebih dari itu, ini menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi desa.
“Jadi semua harapan saya, sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar tapi pada petani langsung,” lanjutnya.
“Sehingga dengan pola-pola seperti ini, masyarakat yang di desa itu bisa menambah penghasilan.”
Artikel Terkait
Makassar Waspada Hujan Ringan Sepanjang Hari, Sejumlah Daerah di Sulsel Berpotensi Hujan Sedang
KPK Tangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Suap Percepatan Eksekusi Lahan
Australia dan Indonesia Sepakati Traktat Keamanan Bersama Usai Pertemuan Albanese-Prabowo
BATC 2026: Indonesia Hadapi Jepang di Semifinal Putra dan Korea di Putri