Dalam pertemuan itu, ia juga menyentuh soal Perpres 115. Aturan itu menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik termasuk penerima manfaat MBG. Yang tak kalah penting, ada penekanan kuat untuk tidak menggunakan bahan pabrikan. “Semua harus lokal,” ujarnya.
Dampaknya bisa luas. UMKM, ibu-ibu PKK, hingga kantin sekolah diharapkan ikut bergeliat. “Karena roti tidak dari pabrikan, tetapi dibuat oleh kantin,” katanya memberi contoh.
“Kemudian ibu-ibu PKK dan juga UMKM, misalnya untuk lauk-pauk seperti nugget atau cordon bleu, makanan anak-anak, itu dibuat langsung oleh ibu-ibu secara fresh,” jelas Nanik lagi.
Harapan dari Kepatihan
Lalu, bagaimana tanggapan Sri Sultan? Dalam kesempatan yang sama, Sultan menyampaikan keputusannya untuk saat ini: Lumbung Mataraman dan Koperasi Merah Putih akan tetap berdiri sendiri-sendiri dulu.
“Sehingga dengan demikian, kami punya kepastian bagaimana mengembangkan Koperasi Merah Putih maupun Lumbung Mataraman,” kata Sultan.
Harapannya ke depan jelas. “Ini bisa sebagian besar menyuplai kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Jadi, sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tetapi langsung pada petani,” tuturnya.
Dengan pola semacam ini, Sri Sultan berharap masyarakat desa bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik. “Kira-kira konsepnya bagi kami larinya ke sana,” pungkas Sultan, menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Lumbung Mataraman DIY Jawab Kekhawatiran Pasokan Program Makan Gratis
Satu Pendaki Merapi Ditemukan, Satu Lagi Masih Dicari
Dwi Aprilia: Dari Asrama Sekolah Rakyat, Mimpi Jadi Dokter Menguat
Candi Kedulan dan Kisah Pilu Situs yang Hampir Hilang dari Ingatan