Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara Sepakati Penguatan Kualitas Perda

“Kehadiran kami di sini bukan cuma sebagai fasilitator. Kami juga punya peran sebagai penjaga kualitas regulasi daerah. Setiap Perda yang lahir harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat, punya kepastian hukum, dan selaras dengan kebijakan pusat,” tegas Jonny.

Menurutnya, sinergi sejak awal perencanaan lewat Propemperda itu sangat krusial. Dengan begitu, produk hukum yang dihasilkan nanti bisa efektif diterapkan dan nggak bentrok dengan aturan lain.

“Lewat forum mediasi dan konsultasi kayak gini, harapannya DPRD dan pemda bisa bikin regulasi yang kuat secara hukum dan berdampak langsung buat masyarakat. Termasuk untuk memperkuat akses keadilan lewat Posbankum,” tambahnya.

Pada akhirnya, kegiatan ini adalah langkah nyata. Bukan sekadar rapat biasa. Ini upaya konkret untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, berbasis hukum. Kolaborasi dengan DPRD Kayong Utara juga makin dikokohkan, demi satu tujuan: mewujudkan peraturan daerah yang bukan cuma bagus di atas kertas, tapi juga adil di lapangan.