41 Dapur MBG di Bawah Kendali Putri Wakil DPRD Sulsel, Muncul Tanda Tanya

- Jumat, 21 November 2025 | 03:20 WIB
41 Dapur MBG di Bawah Kendali Putri Wakil DPRD Sulsel, Muncul Tanda Tanya
Polemik Dapur MBG dan Sorotan pada Yasika Aulia Ramadhani

Nama Yasika Aulia Ramadhani tiba-tiba mencuat ke permukaan. Pemudi 20 tahun asal Sulawesi Selatan ini, yang tak lain adalah putri sulung Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, disebut-sebut mengelola puluhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tepatnya, ada 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengawasannya di berbagai daerah.

Laporan dari berbagai pihak mengungkap bahwa Yasika menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group. Yayasan inilah yang mengelola semua dapur MBG tersebut. Namun begitu, fakta ini justru memantik pertanyaan. Banyak yang khawatir terjadi monopoli dalam pengelolaan layanan penting ini. Suara-suara minta pemerintah turun tangan, memperkuat transparansi dan pengawasan. Tujuannya satu: memastikan distribusi MBG berjalan adil, tidak dikuasai segelintir kelompok saja.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara. Ia menegaskan bahwa semua pengajuan SPPG harus melalui portal resmi. Mekanismenya serba sistem, kata dia, sehingga BGN tidak mungkin mengenal satu per satu pengaju.

“BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen,” jelas Dadan, Kamis (20/11/2025).

Dadan juga menyebut ada aturan batas kepemilikan SPPG bagi tiap yayasan. Kecuali jika SPPG tersebut melekat pada institusi seperti sekolah atau lembaga pemerintah. Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi pada pihak yang mau terlibat. Baginya, pendirian SPPG adalah bentuk investasi dan kontribusi nyata masyarakat untuk pemerataan gizi anak Indonesia.

“BGN mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah bersedia berinvestasi. Itu investasi, bukan uang negara, dan mereka menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat,” tegasnya.

Polemik ini masih panjang. Isu keadilan, pengawasan, dan pemerataan layanan gizi diprediksi masih akan terus mengemuka. Masyarakat menunggu langkah konkret berikutnya.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar