Tito Karnavian Terima Penghargaan Bergengsi BSSN atas Komitmen Keamanan Siber

Di sebuah acara bertajuk Peluncuran Digital Trust 360° Summit yang digelar di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, Kamis (20/11), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat kejutan. Ia menerima penghargaan Adibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi.

Lantas, apa yang membuat Tito layak dapat penghargaan ini? Rupanya, BSSN menilai komitmennya di bidang siber dan sandi negara terbilang luar biasa. Salah satu buktinya, ia aktif mendukung penguatan keamanan dan ketahanan siber di lingkungan pemerintah daerah. Komitmen itu tak sekadar wacana. Ia bersama Kepala BSSN bahkan telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang memberi mandat bagi Pemda untuk menangani insiden siber di wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, Tito tak menyangka. "Saya apresiasi sekaligus merasa terhormat," ujarnya. Menurutnya, forum ini bukan acara reguler, melainkan sesuatu yang spesial. "Ini jelas suatu kehormatan bagi saya," tambahnya.

Dia lantas menjelaskan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri memang punya komitmen nyata mendukung BSSN, salah satunya dengan membentuk satuan tugas tanggap insiden siber di daerah. Kerja sama kedua belah pihak ternyata sudah membuahkan hasil. Satgas tersebut kini hampir terbentuk di seluruh daerah.

Tapi, pembentukan saja tak cukup. Tito menekankan, yang penting sekarang bagaimana mengaktifkannya. "Anggarannya sudah ada di APBD masing-masing," katanya. Nah, untuk itu, ia meminta bantuan BSSN menyiapkan petunjuk teknis. Dengan juknis itu, daerah dan kementerian terkait bisa menjalankan program yang sejalan dengan visi BSSN.

Kemendagri, lanjut Tito, siap membantu menyosialisasikan juknis tersebut ke daerah. Nantinya, progres Satgas akan dipantau bersama. Harapannya, program ini bisa berjalan efektif dan efisien.

Di sisi lain, Tito juga menyoroti perkembangan digital di daerah. Saat ini, banyak Pemda yang sudah membangun aplikasi untuk mempermudah layanan publik. Sayangnya, kebanyakan masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat telah membangun aplikasi e-government yang bertugas menghubungkan aplikasi-aplikasi daerah. Tujuannya jelas: agar layanan publik lebih terintegrasi dan mudah diakses.

"Jadi, andalan kita ya BSSN," tegas Tito. Ia berharap BSSN bisa memimpin pemanfaatan teknologi informasi, termasuk mengamankan proses digitalisasi yang sedang berjalan.

Acara itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan G. Tarigan, Deputi III BSSN Sulistyo, Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, dan Direktur Utama TMII Ratri Paramita. Dari Kemendagri, hadir pula Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA, serta Muhammad Nuh Al Azhar dari Ditjen Dukcapil.