Kemendagri, lanjut Tito, siap membantu menyosialisasikan juknis tersebut ke daerah. Nantinya, progres Satgas akan dipantau bersama. Harapannya, program ini bisa berjalan efektif dan efisien.
Di sisi lain, Tito juga menyoroti perkembangan digital di daerah. Saat ini, banyak Pemda yang sudah membangun aplikasi untuk mempermudah layanan publik. Sayangnya, kebanyakan masih berjalan sendiri-sendiri. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat telah membangun aplikasi e-government yang bertugas menghubungkan aplikasi-aplikasi daerah. Tujuannya jelas: agar layanan publik lebih terintegrasi dan mudah diakses.
"Jadi, andalan kita ya BSSN," tegas Tito. Ia berharap BSSN bisa memimpin pemanfaatan teknologi informasi, termasuk mengamankan proses digitalisasi yang sedang berjalan.
Acara itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan G. Tarigan, Deputi III BSSN Sulistyo, Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, dan Direktur Utama TMII Ratri Paramita. Dari Kemendagri, hadir pula Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA, serta Muhammad Nuh Al Azhar dari Ditjen Dukcapil.
Artikel Terkait
Pemerintah Klaim Selamatkan Rp31,3 Triliun untuk Perbaikan Sekolah
PSIM Yogyakarta Ditaklukan PSM Makassar 2-1 Lewat Gol Dramatis Injury Time
Tripolar Golkar, Nasdem, dan Gerindra Kuasai Peta Politik Sulawesi Selatan
Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,4 Triliun dan Reklamasi Lahan ke Negara