Kebijakan Orde Baru Terhadap Islam: Analisis Perkembangan Hubungan Negara dan Umat

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan ICMI Orsat Jatinegara di Perpustakaan Nasional pada 24 Juni 1995, Hussein Umar, yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), mengemukakan analisis mendalam mengenai kebijakan Orde Baru terhadap gerakan Islam di Indonesia.

Hussein Umar membagi kebijakan pemerintah terhadap umat Islam ke dalam dua periode berbeda. Periode pertama dari tahun 1967 hingga 1987 ditandai dengan kebijakan deideologisasi, depolitisasi, dan sekulerisasi terhadap Islam. Menurutnya, kebijakan ini merefleksikan sikap Islamofobia dalam kekuasaan Orde Baru saat itu.

Pada periode tersebut, terjadi berbagai rekayasa terhadap kekuatan sosial umat Islam. Organisasi buruh, tani, dan nelayan yang bercorak Islam mengalami proses likuidasi. Kegiatan dakwah di kalangan kelompok ini mengalami kemandegan selama lebih dari dua dekade, menciptakan kekosongan dakwah di pedesaan dan daerah pantai yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan pemurtadan dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan kebodohan.

Organisasi mahasiswa dan pelajar Islam juga mengalami nasib serupa. Organisasi mahasiswa Islam dilarang beraktivitas di lingkungan kampus, sementara organisasi pelajar Islam tersingkir dengan munculnya OSIS. Kondisi ini menciptakan kevakuman kegiatan dakwah di institusi pendidikan untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya bangkit kembali melalui masjid-masjid kampus.

Sikap kurang bersahabat terhadap Islam semakin diperparah dengan berbagai kasus seperti pelarangan jilbab di sekolah, penghapusan libur bulan puasa, penerbitan buku PMP yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam, serta kebijakan-kebijakan kontroversial seperti penyelenggaraan SDSB, penjualan minuman keras, dan lokalisasi pelacuran.

Peran CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan Benny Moerdani disebut-sebut sangat dominan dalam mengadvokasi kebijakan sekulerisasi dan deislamisasi di Indonesia. Pada masa ini, umat Islam mengalami berbagai tragedi seperti peristiwa Lampung, Tanjung Priok, dan Aceh.

Perubahan signifikan terjadi ketika Presiden Soeharto memberhentikan Benny Moerdani sebagai Panglima TNI pada tahun 1988 dan mengangkat Feisal Tanjung yang dianggap lebih akomodatif terhadap umat Islam. Pergeseran kebijakan ini semakin jelas dengan pembentukan ICMI pada tahun 1993 dengan B.J. Habibie sebagai ketuanya.

Soeharto juga memberikan restu bagi pembentukan koran Republika sebagai media aspirasi umat Islam. Kelahiran koran ini disambut antusias oleh masyarakat Muslim Indonesia, dengan banyak yang menghimpun dana untuk mendukung keberlangsungan media tersebut.

Perubahan sikap Soeharto semakin jelas ketika ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1988 dan menunjukkan kedekatan dengan umat Islam. Dampaknya, ICMI semakin berkembang, didirikannya Bank Muamalat (1991), pembangunan 999 masjid melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, serta perintisan UU Zakat.

Pada masa ini juga muncul isu tentang perbedaan pandangan dalam tubuh ABRI, antara yang disebut ABRI Hijau yang dikomandani Prabowo Subianto dan ABRI Merah Putih yang dikomandani Wiranto. Isu ini memanas hingga menyebabkan Prabowo dituduh terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Soeharto dan pemecatan Prabowo oleh Habibie.

Kedekatan Soeharto dengan ICMI dan umat Islam diklaim menimbulkan ketidakpuasan di kalangan CSIS dan kelompok terkait, yang kemudian merancang skenario penurunan Soeharto dari kursi kepresidenan. Pembentukan PRD, demonstrasi mahasiswa, dan kerusuhan Jakarta disebut sebagai bagian dari rancangan tersebut.

Dalam konteks pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, muncul penolakan dari berbagai kalangan yang sejak awal tidak menyukai pendekatan Soeharto terhadap umat Islam. Media seperti Kompas dan Tempo termasuk yang tidak setuju dengan penganugerahan gelar tersebut.

Berbagai tuduhan dilayangkan kepada Soeharto, termasuk pembunuhan terhadap jutaan orang komunis dan penumpukan kekayaan triliunan rupiah. Namun, klaim ini dibantah dengan argumen bahwa tidak pernah ditemukan kuburan massal korban komunis dalam jumlah jutaan, serta tidak terbukti Soeharto memiliki kekayaan sebesar yang dituduhkan Majalah Time.

Sejarah mencatat bahwa PKI telah melakukan pemberontakan sejak 1948 di Madiun dan terlibat dalam peristiwa G30S 1965. Tindakan balasan dari kalangan Muslim dan TNI terhadap PKI dinilai sebagai konsekuensi logis dari aksi yang dimulai oleh PKI sendiri. Jumlah korban diduga hanya ribuan, bukan jutaan seperti yang sering diklaim.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti jasa-jasa Soeharto dalam peristiwa sejarah penting seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, pertempuran di Ambarawa dan Semarang, serta peran sebagai komandan dalam operasi pembebasan Irian Barat. Menurutnya, jasa-jasa ini memenuhi kriteria pemberian gelar pahlawan nasional.

Fadli Zon juga menekankan bahwa era Soeharto ditandai dengan program pembangunan lima tahun (Repelita), penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan yang menjadi kontribusi besar bagi pembangunan bangsa. Proses pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto telah melalui kajian berjenjang dari tingkat kabupaten hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Bagi kalangan umat Islam yang memahami sejarah hubungan negara dan umat Islam, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto patut disyukuri. Sementara bagi kalangan yang berpihak kepada PKI, Soeharto tetap dianggap sebagai musuh karena perannya dalam melumpuhkan pemberontakan PKI 1965 bersama dengan A.H. Nasution.

Soeharto akhirnya lengser pada tahun 1998, tepat ketika hubungannya dengan umat Islam sedang dalam kondisi mesra. Bagi penulis, Soeharto dianggap mengakhiri masa pemerintahannya dengan husnul khatimah.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.