Dedi Mulyadi Panggil Kades Garut, Anggaran Desa Jadi Sorotan

Seorang kepala desa di Garut akhirnya bertemu muka dengan Gubernur Jawa Barat. Pemicunya? Sebuah video viral yang mempertontonkan dugaan intimidasi terhadap warga. Dedi Mulyadi, sang gubernur, tak hanya membahas soal intimidasi itu. Pertemuan itu justru mengerucut pada satu hal yang mendasar: pengelolaan uang rakyat.

Semuanya berawal dari unggahan seorang kreator konten bernama Holis Muhlisin. Ia mengkritik kondisi jalan desa di Panggalih yang memprihatinkan. Alih-alih ditanggapi, ia justru mendapat teguran keras. Video yang merekam momen itu pun menyebar cepat di media sosial awal Januari lalu, memantik kemarahan publik.

Menurut sejumlah saksi, yang menegur Holis diduga adalah keluarga sang kepala desa. Mereka merasa konten itu merugikan dan menyoroti kinerja pemerintahan desa dengan cara yang tidak mereka sukai.

Rupanya, gosip itu sampai juga ke telinga orang nomor satu di Jawa Barat. Tanpa banyak basa-basi, Dedi Mulyadi memanggil Wahyu, sang Kades Panggalih, ke kediamannya di Subang. Pertemuan yang digelar Kamis lalu itu bahkan disiarkan langsung lewat kanal YouTube milik gubernur.

Wahyu datang tidak sendirian. Ia didampingi keluarga dan segenap perangkat desanya. Suasana terasa tegang, terutama ketika obrolan mulai menyentuh hal yang paling krusial: anggaran.

"Berapa anggaran desa tahun 2025?" tanya Dedi, membuka pembahasan.

Dengan raut bingung, Wahyu yang menjabat sejak akhir 2019 itu menjawab, "Satu miliar."

Jawaban itu rupanya belum memuaskan. Dedi lalu beralih menanyai Sekretaris Desa. Dan di sinilah masalah mulai terlihat. Sekdes menyebut angka yang lebih detail: Rp1.011.000.000. Tapi dari mana sumbernya?

"APBN atau dana desa," jelas Sekdes.

Dedi terus mendalami. Ternyata, selain dana transfer pusat, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp534 juta. Bahkan, Pemprov Jabar disebut menyuntikkan bantuan senilai Rp130 juta. Jika dijumlah, totalnya mencapai Rp1,675 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sebuah desa.

"Itu belanja untuk pegawainya berapa? Honor kepala, Sekdes, perangkat desa," tanya Dedi lagi, menekankan pentingnya transparansi.

Di sisi lain, minimnya pemahaman Wahyu tentang detail anggaran ini tampak jelas. Dedi pun tak sungkan menyindir. Dengan logat Sunda yang kental, ia menyatakan ketidakpercayaannya.

"Aing mah yakin sia teu nyaho," ucap Dedi, menyiratkan sang kades mungkin tak paham betul soal asal-usul dan penggunaan dana yang dikelolanya.

Pertemuan ini, meski berawal dari kasus intimidasi, akhirnya menyibak persoalan lain yang lebih mendalam. Bukan sekadar soal cara berkomunikasi dengan warga, tetapi tentang tanggung jawab mengelola kepercayaan dan uang rakyat. Sebuah pelajaran berharga yang, sayangnya, harus diawali dengan sebuah video viral.