MURIANETWORK.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia. Arahan ini disampaikan menyusul keluarnya laporan dari penyedia indeks global MSCI yang memicu arus keluar modal asing. Inti pesan presiden adalah perlunya reformasi mendesak untuk menciptakan bursa yang lebih transparan dan berintegritas.
Pesan Presiden untuk Reformasi Mendesak
Dalam pertemuannya dengan para pemangku kepentingan sektor keuangan, Airlangga Hartarto menekankan harapan besar presiden. Fokus utamanya adalah membangun kembali kepercayaan pelaku pasar global melalui langkah-langkah konkret yang digalang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Airlangga, agenda reformasi yang sedang disusun harus dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak hanya itu, presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tanpa kompromi.
"Presiden, beliau (Prabowo) berharap akan reformasi di pasar modal melalui OJK, kita berharap integritas, transparansi, maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga," tuturnya usai menghadiri Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Penegakan Hukum sebagai Fondasi
Poin krusial lainnya dari arahan presiden adalah soal ketegasan. Airlangga menjelaskan bahwa dalam iklim pasar yang baru, setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh investor, emiten, maupun anggota bursa harus mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai regulasi yang berlaku. Pendekatan ini dinilai fundamental untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan adil bagi semua pihak.
"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa apabila ada pelanggaran terkait dengan para apakah investor, apakah emiten, apakah anggota bursa yang melanggar aturan daripada bursa, aturan dari OJK atau melanggar undang-undang ini perlu ditindak tegas," tegas Airlangga.
Pembentukan Satgas Khusus
Merespons arahan tersebut, otoritas dan lembaga terkait segera bergerak. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengonfirmasi bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) reformasi pasar modal sedang dipersiapkan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah dan organisasi pengatur mandiri (Self-Regulatory Organizations/SRO) di sektor pasar modal.
Satgas ini dibentuk dengan misi utama meningkatkan transparansi dan integritas, yang menjadi bagian dari agenda transformasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang lebih luas. Tujuannya jelas: memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Friderica menjelaskan, "OJK bersama Bursa Efek efek, KSEI, dan Kliring Penjamin Efek, dan stakeholder terkait, berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal yang didukung, akan membentuk Satgas reformasi integritas pasar modal."
Rencana Aksi Terstruktur
Reformasi yang digadang-gadang tidak sekadar wacana, tetapi telah dirancang dalam peta jalan yang terukur. Friderica memaparkan setidaknya ada delapan rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat klaster strategis. Klaster-klaster tersebut mencakup kebijakan free float, peningkatan transparansi, perbaikan tata kelola beserta penegakan hukum, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Langkah-langkah ini dirancang untuk menjawab kekhawatiran pasar global dan sekaligus menaikkan standar tata kelola pasar modal Indonesia.
"OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider," pungkas Friderica menegaskan komitmen tersebut.
Artikel Terkait
IHSG Terpangkas 1,15% Usai Moodys Turunkan Outlook Utang Indonesia
Saham TUGU Tunjukkan Ketahanan dan Pulih Lebih Cepat dari Gejolak MSCI
Harga Emas Antam Anjlok Rp100.000 per Gram, Buyback Merosot Lebih Dalam
Harga Emas Batangan Pegadaian Turun Rp10.000-Rp11.000 per Gram