IUE-CEPA Disepakati, Kadin Siap Genjot Ekspor Alas Kaki hingga Nikel ke Pasar Eropa

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif finalisasi perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA). Organisasi bisnis tersebut telah mempersiapkan strategi ekspansi ekspor berbagai produk unggulan nasional menuju pasar Eropa, mencakup alas kaki, furnitur, produk industri biohazard, dan mineral.

Menurut Bernardino M. Vega, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, benua Eropa merupakan pasar global dengan standar tinggi dalam aspek keberlanjutan, kualitas, dan inovasi. Peluang ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok produk andal, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi.

Bernardino turut mengapresiasi penyelesaian negosiasi IUE-CEPA yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pencapaian ini dinilai sebagai momentum strategis bagi hubungan ekonomi kedua pihak.

Selain produk-produk sebelumnya, Pahala Mansury, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin, menyoroti potensi ekspor nikel, minyak sawit, kopi, serta kapasitas energi terbarukan seperti panas bumi dan hidro. Komoditas ini sangat dibutuhkan oleh industri berkelanjutan di Eropa dan dapat menempatkan Indonesia dalam rantai pasok hijau global.

Pahala menegaskan bahwa IUE-CEPA bukan akhir dari proses, melainkan langkah awal membangun aliansi ekonomi strategis antara Indonesia dan Eropa. Data tahun 2024 menunjukkan perkembangan signifikan perdagangan bilateral, dengan Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima Indonesia.

Manfaat nyata IUE-CEPA termasuk penghapusan tarif lebih dari 98% produk Uni Eropa ke Indonesia dan akses pasar untuk 91% ekspor Indonesia ke Eropa. Hal ini memperluas peluang pasar bagi produk-produk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menandatangani kesepakatan substansial IUE-CEPA bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maroš Šefčovič. Perjanjian ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Hingga pemberlakuan penuh, fokus akan diberikan pada penguatan sektor prioritas seperti tekstil, alas kaki, pakaian jadi, furnitur, dan industri padat karya yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Kerja sama juga akan mencakup pengembangan rantai pasok mineral penting, energi terbarukan, inovasi, dan investasi.