Indonesia Bergerak dari Soft Love ke Hard Love dalam Aturan Main AI

Gelombang kecerdasan buatan di Indonesia memang tak terbendung. Dari bank hingga kantor kelurahan, semuanya mulai tersentuh. Tapi ada anggapan yang beredar: soal aturan, lanskap AI di sini masih seperti hutan belantara. Benarkah?

Mitos. Itu kata Merve Hickok, pakar kebijakan AI dari University of Michigan. Menurutnya, meski belum ada undang-undang khusus AI, bukan berarti hukum lain jadi tidak berlaku. Aturan tentang privasi data, perlindungan konsumen, dan larangan diskriminasi tetap mengikat. Titik. Baik keputusan itu diambil oleh manusia, atau oleh mesin.

Intinya, kita sedang berada di persimpangan. Indonesia perlahan tapi pasti bergeser dari fase 'soft love' menuju 'hard love'. Dari himbauan etis, menuju kepatuhan yang punya konsekuensi hukum.

Filosofi “Soft Love” vs “Hard Love”

Dalam tata kelola global, regulasi punya spektrum. Di ujung paling lunak, ada 'soft love'. Ini pendekatan sukarela. Perusahaan mengikuti panduan etis lebih karena pertimbangan reputasi atau tekanan pasar, bukan karena takut dihukum.

Contoh konkretnya? Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika AI. Itu adalah panduan normatif. Himbauan.

Namun begitu, spektrumnya kini miring ke arah 'hard love'. Pendekatan yang mengikat secara hukum, dengan sanksi nyata bagi yang melanggar. Pergeseran ini perlu. Risiko AI Generatif mulai dari bias, halusinasi data, sampai pelanggaran hak cipta terlalu besar jika hanya diserahkan pada kesadaran sukarela perusahaan. Dampaknya bisa luas dan merugikan banyak pihak.

Sinyal Perubahan: Dari OJK Hingga Perpres 2026

Lalu, apa tanda-tanda 'hard love' sudah mulai datang? Sinyalnya jelas, terutama di sektor yang risikonya tinggi.

Lihat saja perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah lebih dulu bergerak dengan menerbitkan panduan tata kelola AI di tahun 2025. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban human oversight.

Maksudnya, bank enggak boleh lepas tangan. Algoritma tidak boleh mengambil keputusan kredit atau investasi secara buta, tanpa ada manusia yang mengecek dan memvalidasi. Prinsipnya sederhana: organisasi harus tetap memegang kendali penuh.

Di sisi lain, pemerintah juga tak ketinggalan. Kabarnya, Peraturan Presiden (Perpres) khusus AI sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai awal 2026. Regulasinya kemungkinan besar tidak akan langsung main gebuk dengan sanksi pidana. Lebih ke arah kepatuhan administratif dan transparansi.

Isu seperti pelabelan konten sintetis, misalnya. Seperti tren di Eropa dan AS, konten yang dihasilkan AI mungkin akan wajib diberi tanda atau watermark. Tujuannya jelas: agar masyarakat tidak tertipu. Kepercayaan publik terhadap dunia digital harus dijaga, itu modal utama.

Regulasi: Sabuk Pengaman, Bukan Rem Tangan

Buat sebagian pelaku industri, mendengar kata 'regulasi' langsung berasa berat. Seolah-olah inovasi akan langsung terpasung. Padahal, perspektif ini keliru.

Regulasi justru bisa memacu inovasi dengan memberi kepastian. Merve Hickok punya analogi yang bagus. Katanya, regulasi itu seperti sabuk pengaman di mobil. Fungsinya bukan untuk memperlambat laju kendaraan. Justru karena ada sabuk pengaman, pengemudi merasa aman untuk berkendara lebih cepat, tapi tetap terkendali.

Tanpa aturan main yang jelas, yang ada cuma ketidakpastian. Batasan yang tegas malah memungkinkan pelaku usaha dari korporasi raksasa sampai startup berkompetisi secara sehat. Bagi investor, ini jelas sinyal yang positif untuk menanamkan modal mereka.

Solusi Praktis: “Sandbox” untuk Eksperimen Aman

Lalu, gimana caranya berinovasi kalau aturannya ketat? Jawabannya mungkin ada pada konsep sandbox atau kotak pasir.

Ini adalah ruang uji coba yang terisolasi dan aman. Di dalamnya, organisasi bisa bereksperimen dengan model AI mereka. Mencoba 'merusaknya', menguji titik gagalnya, tanpa takut membahayakan data sensitif atau melanggar aturan di dunia nyata.

Konsep ini sangat relevan, baik untuk instansi pemerintah maupun swasta. Sebelum sebuah kebijakan atau produk finansial berbasis AI diluncurkan, ia harus diuji dulu di lingkungan aman ini. Semua risiko harus teridentifikasi dengan baik.

Menuju Ekosistem AI yang Dewasa

Masa 'bulan madu' dengan aturan sukarela pelan-pelan akan berakhir. Menyongsong 2026, Indonesia bergerak menuju tata kelola AI yang lebih matang.

Pergeseran dari 'soft love' ke 'hard love' ini bukan ancaman. Ini adalah langkah pendewasaan yang diperlukan. Bagi semua pemangku kepentingan, ini saatnya membenahi tata kelola internal.

Karena pada akhirnya, tata kelola yang baik bukan cuma soal mematuhi hukum. Itu adalah strategi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Di era digital seperti sekarang, kepercayaan adalah mata uang dengan nilai tertinggi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita?