Pramono Anung Pastikan Dana Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta untuk Bayar Proyek Hingga 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dana Pemprov DKI sebesar Rp14,6 triliun yang berada di Bank Jakarta telah sesuai dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI). Dana ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran jasa dan proyek pembangunan hingga akhir Desember 2025.

Komposisi Dana Deposito dan Giro

Pramono menjelaskan bahwa dana Rp14,6 triliun tersebut terdiri dari deposito dan giro. Kedua instrumen keuangan ini akan dimanfaatkan untuk membayar kewajiban keuangan yang akan timbul dalam periode yang ditargetkan.

Kebutuhan Dana DKI Jakarta Masih Lebih Besar

Meski memiliki dana triliunan rupiah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan dana hingga akhir tahun mencapai Rp16-18 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran yang perlu dipenuhi.

Permintaan Tambahan Dana ke Menteri Keuangan

Pramono Anung secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mentransfer dana tambahan senilai Rp10 triliun. Transfer dana ini diharapkan berasal dari dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer lainnya untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

Penegasan: Bukan Dana Mengendap

Gubernur DKI menegaskan bahwa dana Rp14,6 triliun bukan merupakan dana mengendap, melainkan anggaran yang disiapkan khusus untuk pembayaran di akhir tahun anggaran. Pola serupa juga diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pembayaran besar dilakukan pada bulan November dan Desember.

Latar Belakang: Sorotan Menkeu atas Dana Daerah

Pernyataan ini muncul menanggapi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran yang mengendap di kas daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025, Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan, disusul oleh Jawa Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat.