Prabowo, Jokowi, dan Gibran Duduk Berdampingan, PAN: Spekulasi Keretakan Lenyap

Momen Presiden Prabowo Subianto duduk diapit oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi sorotan. Para elite partai politik pun angkat bicara.

Peristiwa itu terjadi dalam rangkaian upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus lalu. Setelah memimpin upacara, Prabowo duduk di kursi tengah, dengan Jokowi di sisi kanan dan Gibran di sisi kiri. Gibran mengenakan baju adat Nusa Tenggara Timur, sementara Jokowi memakai baju adat Bali.

Ketiganya tampak akrab, sesekali berbincang dan tertawa bersama. Mereka juga menonton demonstrasi pesawat tempur sambil bertepuk tangan.

Spekulasi Politik Lenyap

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai posisi duduk tersebut sebagai hal yang biasa. Menurutnya, hal itu sesuai dengan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan.

"Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa saja, sesuai dengan aturan protokoler kepresidenan dalam acara kenegaraan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Namun, ia menambahkan, momen itu justru mematahkan spekulasi tentang hubungan yang renggang. "Kehadiran Pak Jokowi yang duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo dalam suasana penuh kegembiraan telah melenyapkan spekulasi politik yang menafsirkan adanya keretakan hubungan," ujarnya.

Viva menilai kebersamaan para pemimpin dalam momentum peringatan kemerdekaan merupakan contoh politik yang sehat. Perbedaan politik, kata dia, tidak seharusnya menghilangkan persahabatan antarpemimpin.

"Bagi PAN, jika para pemimpin bisa duduk bersama, berdialog, tersenyum dan menunjukkan suasana persahabatan di tengah peringatan kemerdekaan, itu adalah contoh politik yang sehat penuh dengan kebijaksanaan," tuturnya.

Ia pun meyakini masyarakat senang melihat para pemimpinnya kompak dan saling bertegur sapa. "Rakyat pasti senang jika para pemimpinnya kompak, menjaga persahabatan, dan saling bertegur-sapa. Pemimpin mesti memberikan suri keteladanan bagi masyarakat," katanya.

Viva menegaskan perbedaan warna politik dan aliran pemikiran adalah keniscayaan, tetapi tidak boleh merusak integrasi nasional. "Keperbedaan warna politik dan aliran pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan, taken for granted. Tetapi tidak boleh merusak integrasi nasional, kohesivitas sosial, dan cita-cita kemerdekaan," ucapnya.

Pada akhirnya, menurut Viva, rakyat tidak membutuhkan elite yang bertengkar, melainkan pemerintahan yang bekerja dan situasi politik yang stabil. "Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus bertengkar. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, politik yang stabil, demokrasi yang sehat, ekonomi yang tumbuh, dan kesejahteraan yang meningkat," pungkasnya.