Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa masalah lingkungan merupakan isu penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan hal ini dalam forum pertemuan menteri lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri 10 dari 11 negara anggota BRICS tersebut, Jumhur menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang justru mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, emisi global mereka masih menyumbang sebagian besar polusi dunia.
Jumhur menegaskan bahwa Indonesia berada di garis depan penanganan perubahan iklim. Kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim membuat pemerintah tidak meremehkan isu ini. "Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran," ujarnya.
Menurut Jumhur, cara mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan akan menentukan keberlanjutan pembangunan. "Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," jelasnya.
Indonesia juga menyoroti pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Jumhur memaparkan bahwa Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung. Ekosistem laut Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang juga menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, dan 10% spesies karang dunia.
Dalam kesempatan itu, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional Indonesia yang sukses dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Kedua, Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ketiga, Awig-awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," pungkas Jumhur.