Dinkes DKI Pastikan 5 Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Bukan ASN Pemprov

Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan lima tenaga kesehatan yang diduga melontarkan komentar tidak pantas terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial bukanlah pegawai fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, satu di antaranya diketahui bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta.

"Terkait kasus yang kemarin, beberapa nakes yang terindikasi melakukan tindakan pencibiran di medsos, ada lima tenaga kesehatan dan tenaga medis, tidak ada satupun yang merupakan nakes yang bekerja di faskes milik Pemprov DKI," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ani menjelaskan, satu dari lima nakes tersebut bekerja di rumah sakit swasta di Jakarta, namun bukan berstatus aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI. "Memang ada salah satu yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta," ujarnya.

Dinkes DKI telah berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit tempat nakes tersebut bekerja. Menurut Ani, pembinaan dan tindak lanjut terhadap nakes menjadi kewenangan bersama antara Dinas Kesehatan, organisasi profesi, konsil kesehatan Indonesia (KKI), serta manajemen rumah sakit.

"Dalam hal ini kapasitas Pemprov adalah kami melakukan koordinasi dengan pimpinan rumah sakit karena pembinaan nakes pada dasarnya menjadi kerja bersama antara kami Dinas Kesehatan, organisasi profesi, KKI," ucapnya.

Sebelumnya, seorang pasien BPJS dengan akun Threads @yurizaltrich mengeluhkan pelayanan di sebuah rumah sakit karena harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap. Meski tidak menyebut nama rumah sakit, unggahan tersebut menjadi viral. Pasien itu kemudian meninggal dunia pada 31 Juli 2026.

Unggahan tersebut memicu beragam respons warganet, termasuk dugaan komentar bernada merendahkan dari sejumlah oknum tenaga kesehatan yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.