Warung Babi Guling di Palu Digeruduk Warga karena Dianggap Mencolok

Sejumlah warga di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menggeruduk sebuah warung babi guling pada Minggu (2/8). Aksi ini dipicu oleh keberadaan warung yang dinilai terlalu mencolok dan tidak menghormati masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam.

Tokoh masyarakat setempat, Ismail, mengatakan aksi tersebut berlangsung spontan setelah warga yang sedang berkumpul membahas keberadaan warung itu. "Kejadian kemarin sebenarnya spontanitas masyarakat, khususnya warga Tondo karena lokasi warung itu berada di wilayah mereka. Saat itu warga sedang berkumpul di sekitar lokasi, lalu muncul pembicaraan mengenai keberadaan warung tersebut. Dari situ masyarakat kemudian menghubungi Lurah Tondo untuk meminta penjelasan," kata Ismail, Senin (3/8/2026).

Ismail menegaskan bahwa keberatan warga bukan ditujukan pada aktivitas mencari nafkah, melainkan pada lokasi warung yang berada di tepi jalan utama dengan penanda usaha yang mudah terlihat. "Perlu saya tegaskan, ini bukan soal seseorang mencari nafkah dan bukan juga soal intoleransi seperti yang banyak disebut di media sosial," ujarnya.

Menurut Ismail, warung tersebut berada di jalan yang ramai dengan penanda yang sangat terbuka, sementara mayoritas warga di wilayah itu beragama Islam. "Menurut kami, seharusnya hal seperti itu juga mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar," terangnya. Ia mencontohkan, usaha serupa yang berada di bagian belakang permukiman dan tidak memasang penanda mencolok tidak pernah menjadi persoalan.

"Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menghargai masyarakat mayoritas yang tinggal di lingkungan tersebut. Sayangnya di media sosial yang muncul hanya potongan video aksi warga sehingga banyak orang berkomentar tanpa mengetahui duduk persoalan sebenarnya," ujar Ismail.

Mediasi dan Syarat Dukungan

Sebelum aksi terjadi, pemilik warung sempat dimediasi dengan warga di Kantor Lurah Tondo. Dalam pertemuan itu, pemilik diminta memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya memperoleh dukungan minimal 30 kepala keluarga (KK) di sekitar lokasi. Namun, hingga aksi berlangsung, syarat tersebut belum terpenuhi.

"Sekitar seminggu sebelumnya sudah ada mediasi di Kantor Lurah Tondo. Yang hadir antara lain lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, dan pihak pemilik usaha," ujar Ismail. Ia menambahkan, "Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa pemilik usaha harus melengkapi sejumlah persyaratan, salah satunya memperoleh dukungan atau persetujuan dari sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi usaha."

Namun, hingga aksi warga terjadi, syarat tersebut belum terpenuhi. "Informasinya, tanda tangan yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 10 orang. Artinya, masih banyak warga yang belum menyetujui. Karena itulah masyarakat akhirnya datang ke lokasi," jelasnya.

Ismail mengatakan warga telah meminta Lurah Tondo memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk mencari solusi. "Kami meminta agar difasilitasi pertemuan terbuka yang melibatkan masyarakat, pemilik usaha, tokoh masyarakat, dan pihak terkait agar dicari solusi terbaik. Harapannya persoalan ini bisa diselesaikan melalui musyawarah," katanya.