Amnesty International: India Terus Pasok Senjata ke Israel Meski Ada Risiko Genosida di Gaza

- Kamis, 30 Juli 2026 | 19:25 WIB
Amnesty International: India Terus Pasok Senjata ke Israel Meski Ada Risiko Genosida di Gaza

India terus memasok senjata ke Israel meskipun ada risiko besar bahwa persenjataan tersebut digunakan dalam genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza. Hal itu diungkapkan Amnesty International dalam laporan terbaru yang dirilis pada 30 Juni.

Laporan berjudul Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel menggunakan data perdagangan tingkat pengiriman antara India dan Israel. Laporan ini mengungkap bagaimana senjata, amunisi, bagian, dan komponen dari India telah dikirim ke perusahaan-perusahaan besar Israel yang memasok militer Israel. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah India juga diidentifikasi dalam laporan tersebut.

“Riset kami mengungkapkan dukungan berlanjut dari India kepada militer dan sektor pertahanan Israel meskipun terjadi genosida di Gaza, yang telah disiarkan secara global hampir setiap hari selama bertahun-tahun,” ujar Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International.

“Mengingat penetapan langkah-langkah sementara oleh Mahkamah Internasional yang mengakui adanya risiko genosida terhadap warga Palestina di Gaza, otoritas India tidak dapat beralasan tidak mengetahui bahwa terus mengizinkan dan memfasilitasi transfer senjata ke Israel membawa risiko besar berkontribusi pada pelanggaran berat hukum internasional.”

Para penyelidik Amnesty International menganalisis sekitar 2.596 pengiriman senjata, amunisi, bagian, dan komponen yang dikirim dari India ke Israel sejak 7 Oktober 2023. Catatan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan India telah memasok setidaknya 390.516 bagian senjata ringan untuk senjata kelas militer, 564.970 bagian amunisi peledak (seperti hulu ledak drone, selongsong peluru artileri, dan lainnya), serta 298 komponen kendaraan militer kepada perusahaan-perusahaan besar Israel yang menjadi pemasok langsung militer Israel.

Di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertahanan, Amnesty mengidentifikasi Munitions India, Advanced Weapons and Equipment India Ltd, dan India Optel Ltd sebagai produsen yang produknya masuk ke dalam rantai pasokan pertahanan Israel selama periode penelitian. Perusahaan-perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah India dan dibentuk setelah restrukturisasi Ordnance Factory Board pada tahun 2021.

Pada bulan Juni dan Juli 2026, Amnesty International mengirim surat kepada pemerintah India dan sembilan perusahaan yang disebutkan, merinci temuan laporan tersebut. Hingga saat publikasi laporan mereka dirilis, belum ada tanggapan yang diterima.

Secara historis, India dan Israel memiliki hubungan yang mendalam di bidang pertahanan dan keamanan. Selama berdekade-dekade, India terutama dikenal sebagai salah satu pengimpor perlengkapan militer terbesar di dunia. Israel merupakan salah satu pemasok utamanya, terutama setelah Perang Kargil tahun 1999 dengan Pakistan, ketika New Delhi semakin berpaling ke sistem pengawasan, drone, rudal, dan amunisi terpandu presisi buatan Israel.

Israel juga menempati peringkat ketiga dalam daftar negara tujuan penjualan senjata India, dengan 15 persen impor berasal dari negara tersebut setelah Rusia sebesar 40 persen dan Prancis sebesar 29 persen, antara tahun 2020 dan 2025, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). India dan Israel juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan militer, industri, dan teknologi pada tahun 2025.

Perdana Menteri India Narendra Modi sering menggambarkan rekannya dari Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai “sahabat karib”. Padahal, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada akhir tahun 2024 untuk PM Israel tersebut atas kejahatan perang yang dilakukan selama perang genosida Israel di Gaza.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags