Dede Yusuf Soroti Biaya Politik Mahal sebagai Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi hilir, melainkan harus ditelusuri akar penyebabnya.

"Saya prihatin tentunya kalau kita perhatikan mengapa akhir-akhir ini banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT. Oke, mungkin kita harus berbicara bukan sekadar akibatnya, tetapi harus dilihat dari penyebabnya apa," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Politikus Demokrat itu menilai biaya politik yang tinggi saat Pilkada menjadi salah satu faktor utama. Ia mengatakan mahalnya biaya kontestasi mendorong kepala daerah mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.

"Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memang mengikuti Pilkada itu berbiaya cukup tinggi, berbiaya cukup mahal. Apalagi tingkat money politics pada saat pemilihan menjadi sangat tinggi, dan itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan," ujarnya.

Selain itu, Dede menambahkan besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah juga membuka celah penyalahgunaan wewenang.

"Ketika kewenangan ini memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrasikan, atau mungkin juga membuat keputusan-keputusan yang memiliki hak tertentu, itu biasanya akan timbul apa yang disebut dengan kewenangan absolut, dan di sanalah akhirnya terjadi korupsi," jelasnya.