Tito Karnavian Laporkan Maraknya OTT Kepala Daerah ke Prabowo

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah melaporkan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan Prabowo berkali-kali menekankan agar tidak ada korupsi, termasuk oleh kepala daerah.

"Ya saya nggak usah sampaikan, yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah," kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Tito menyebut persoalan OTT kepala daerah juga telah ia sampaikan kepada Prabowo saat kegiatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, Prabowo selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih," ujar Tito.

Menurut Tito, penguatan kapasitas kepala daerah perlu dilakukan karena latar belakang mereka beragam. Tidak semua kepala daerah paham tata kelola birokrasi saat mulai menjabat.

"Karena latar belakangnya berbeda, nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi, nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja," tuturnya.

Pemerintah, kata Tito, telah berupaya meningkatkan kapasitas dan integritas kepala daerah. Namun, keputusan untuk melakukan penyimpangan ada di masing-masing individu.

"Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha membina mereka. Membina mereka memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas," ujarnya.

"KPK kita undang, Ombudsman macam-macam, Menteri Agama, kemudian ada lagi kegiatan namanya 'BerAKHLAK', macam-macam untuk pembinaan integritas. Tapi semua kembali kepada individu orang masing-masing. Individunya," imbuh dia.

Usul Partai Beri Pelatihan

Tito juga meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di pilkada. Ia mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.

"Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.

"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.

Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi.

"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan terhadap kepala daerah karena mereka dipilih langsung melalui pilkada.

"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat," katanya.

Menurutnya, Kemendagri selama ini telah berupaya meningkatkan kapasitas dan integritas kepala daerah. Namun, keputusan untuk melakukan penyimpangan ada di masing-masing individu. Ia mengatakan pihaknya tak bisa mengawasi 24 jam.

"Kalau kami nggak bisa menangani mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, nggak bisa. 7 hari seminggu, 365 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya apa namanya itu menyimpang, ya kita juga nggak bisa atasi," katanya.

Tito mengaku sudah bertemu KPK dan akan berkeliling dengan KPK ke daerah-daerah. "Tapi dengan adanya OTT-OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi ya, agar jangan sampai bermain-main, entar kena lagi loh yang lain lagi. Ya, kita nggak bisa cegah," ujarnya.