Kementan Alokasikan Rp2,5 Triliun untuk Pemulihan Lahan Pertanian di Aceh

Kementerian Pertanian mengalokasikan dana Rp2,5 triliun untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemulihan dilakukan tanpa menunggu proses penganggaran selesai.

“Alhamdulillah, kami bergerak cepat. Bahkan sebelum ada anggaran pengganti, Kementerian Pertanian telah lebih dahulu mengalihkan anggaran untuk mempercepat penanganan lahan pertanian terdampak bencana,” ujar Amran dalam keterangan resmi.

Langkah ini diapresiasi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, ia menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan dimanfaatkan maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun.

Berdasarkan pendataan Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi berdampak pada sekitar 57.485 hektare lahan sawah. Dari luasan tersebut, optimalisasi lahan telah berjalan pada 40.852 hektare. Sektor perkebunan juga terdampak seluas 50.438 hektare, dengan pemulihan yang tengah berlangsung mencapai 10.418 hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia menjelaskan, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut usulan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran Rp2,5 triliun diarahkan untuk pemulihan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih padi, dan benih jagung.

Gubernur Mualem meminta jajaran pertanian di Aceh memperkuat kerja lapangan dan koordinasi. “Gubernur berpesan agar Dinas Pertanian dan Perkebunan di seluruh Aceh bekerja keras dan membangun komunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, kesulitan petani dan pekebun dapat segera teratasi,” kata Nurlis.

Kementan memastikan pemulihan pertanian di Aceh menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah menjaga keberlanjutan produksi pangan. Selain optimalisasi lahan, pemerintah juga memperkuat mitigasi melalui penyediaan benih unggul, penguatan infrastruktur irigasi, bantuan pompanisasi, serta pendampingan petani di wilayah rawan bencana.