Komisi X DPR Tunggu Penjelasan Pemerintah soal Universitas Republik Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan pihaknya akan membahas lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto, Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK), termasuk fungsi pengawasannya. Namun, pembahasan itu baru akan dilakukan setelah ada penjelasan resmi dari pemerintah.

“Terkait rencana 10 URI dan pengawasan anggaran, kami tentu akan menjalankan fungsi tersebut secara akuntabel apabila pembahasan resmi telah berlangsung,” kata Lalu saat dikonfirmasi, Kamis (23/7). “Namun, saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat,” sambungnya.

Hingga kini, Komisi X DPR mengaku belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. “Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” ujar Lalu.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menunjukkan nilai tambah URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin. “Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk URI/BPPK sebagai lembaga baru. Donny Ermawan Taufanto telah dilantik sebagai Gubernur URI/Kepala BPPK dan Yos Sunitiyoso sebagai wakilnya pada Rabu (22/7). “Jadi mungkin perlu saya sampaikan ini karena ini lembaga baru, mungkin pada belum dengar,” kata Donny usai dilantik di Istana Negara, Jakarta.

Apa itu URI/BPPK?

Donny menjelaskan, Prabowo menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk menciptakan pemimpin masa depan. Karenanya, ia membentuk lembaga yang akan mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan.

“Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi: yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara,” jelas dia.

Badan Pengelola Sekolah Unggulan nantinya akan membawahi Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Sementara Badan Pengelola Perguruan Tinggi akan membawahi 10 universitas baru yang akan dibangun Prabowo di kemudian hari. Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga akan terintegrasi di bawah badan baru ini. Bila selama ini LAN hanya memberikan pembinaan terhadap ASN maupun BUMN, nantinya lembaga ini bisa mencetak pegawai baru.