Mahfud MD Kritik Pembentukan URI: Tak Ada Nomenklatur di APBN, DPR Harusnya Ingatkan Presiden

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengkritik orang-orang di lingkaran Presiden yang disebutnya hanya menjalankan keinginan Prabowo tanpa mengkritisi hal yang salah. Salah satu contohnya adalah pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang mendadak.

"Paling kasihan kalau saya Purbaya, harus menjelaskan uangnya dari mana, belum ada penjelasan tentang anggaran. Kan sebelum membentuk lembaga harus ada nomenklaturnya dulu, di APBN nomenklaturnya apa? Tidak ada URI. Lalu, tiba-tiba suruh buat, pusing ke Menteri Keuangan," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa (28/7/2026).

Menurut Mahfud, menteri-menteri sebagai pembantu Presiden tidak bisa mengkritik secara terbuka. Namun, ia menilai lebih baik mundur daripada menyalahkan. "Kalau di dalam, saya paham, tidak bisa mengkritik. Tapi, apa salahnya Presiden menjelaskan, tolong garap ini baru keluarkan itu. Ada studi layak dulu, fakultasnya apa, kebutuhan masyarakatnya, bagaimana tanahnya, itu harus sudah disertifikatkan. Ini tiba-tiba URI, lalu tidak jelas, rektornya ditanya semakin tidak jelas. Ini pakai berbasis LAN, lalu membentuk mulai dari SD, SMP, itu bagaimana universitas," ujarnya.

Mahfud menegaskan, bukan pembantu Presiden yang diharapkan memberi kritik, melainkan DPR yang bertugas mengawasi. Ketika Presiden melakukan kekeliruan, DPR seharusnya mengingatkan. Namun, selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo, DPR justru kerap mencari alasan pembenar.

"Kalau kita lihat DPR-nya mencari alasan-alasan pembenar sesudah terjadi. Kan dulu ingat waktu mobil Mahindra, DPR reaksi pertamanya tidak benar, sesudah itu tiba-tiba mobilnya datang malah membenarkan. Ini sama, DPR sekarang ada yang protes URI itu apa, tidak pernah dibicarakan, DPR panggil dong, mereka sejajar dengan Presiden secara institusional, jangan tunduk-tunduk begitu saja, ini menyangkut hak rakyat," kata Mahfud.

Mahfud juga menyoroti pihak yang mengkritik istilah cinta negara. Menurutnya, cinta negara adalah wajar karena NKRI mencakup seluruh sistem. "Kemarin ada orang mengatakan, itu salah secara terminologi kalau mengatakan cinta negara, yang benar cinta negeri, karena negeri itu Tanah Air. Kenapa cinta negara? Kita cinta Tanah Air sebagai NKRI, negara dengan seluruh sistemnya, legislatif, eksekutif, yudikatif-nya, sistem peradilannya kita cintai. Jadi, tidak apa-apa bilang cinta negara, kita ini cinta NKRI, makanya mengingatkan," ujarnya.

Ia mengingatkan janji Presiden Prabowo membangun 300 fakultas kedokteran yang belum terdengar kabarnya. Untuk periode 5 tahun, setidaknya setiap tahun harus berdiri 80 fakultas. "Taruhlah mau 2 periode, 10 tahun, berarti setiap tahun itu 40 fakultas kedokteran. Sekarang apa muncul? Ini sudah 2 tahun, itulah terlalu spontan begitu, URI ini nanti apa dijadikan 300 fakultas kedokteran semua, kalau kedokteran semua 300 namanya bukan universitas, sekolah tinggi, sekolah tinggi satu bidang, kalau universitas itu harus 6 scientific, 4 social," kata Mahfud.