Islah Bahrawi: Kebijakan Pemerintah Kian Membingungkan Publik

Tokoh Madura, Islah Bahrawi, mengaku hampir kehabisan kata-kata untuk mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilainya anomali. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga program lain yang tampaknya tidak mendengarkan masukan publik.

Menurut Islah, di luar kasus korupsi MBG yang sudah terang benderang, KDKMP juga jauh dari hakikat koperasi yang digagas Bung Hatta. Ia menilai banyak kebijakan pemerintah yang menimbulkan tanda tanya besar, baik dari sisi tata kelola maupun perencanaan.

"Saya hampir kehilangan kata-kata menggambarkan bagaimana tata kelola dari semua kebijakan yang dibuat pemerintah seolah tidak jelas juntrungannya, akan ke mana trajektorinya dan bagaimana juga pelaksanaannya. Apa yang dibuat oleh mereka dengan program-program itu pada akhirnya memang tidak memberi goodwill yang bagus menurut kita bagaimana nanti ujung pelaksanaannya," kata Islah dalam program Berani di YouTube Terus Terang Media, Selasa (11/08/2026).

Universitas RI dan Narasi yang Membingungkan

Islah juga menyoroti pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang menggunakan APBN. Gubernur URI berencana membangun 10 kampus di berbagai daerah, padahal sudah ada sekolah-sekolah kedinasan. Ia menyayangkan para pejabat yang selalu membenarkan kebijakan pemerintah dengan narasi yang semakin membingungkan, misalnya menyebut URI bukan universitas biasa, melainkan badan yang memberi pembekalan.

"Ini semakin membuat anomali, bukan justru membuat terang benderang semua pertanyaan dari masyarakat. Belum lagi kita bicara tentang kebijakan ekonomi mundurnya Perry Warjiyo selaku Gubernur BI, membuat berbagai orang yang akhirnya jadi hesitating, menjadi was-was, menjadi cemas, dan ditambah fakta di lapangan, beberapa gedung meninggikan pagarnya dan seterusnya. Ini membuat masyarakat semakin tidak stabil cara berpikirnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kerentanan yang terjadi semakin membuat gamang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan," ujar Islah.

Survei dan Perbandingan dengan Negara Lain

Kebingungan publik itu, kata Islah, tercermin dari hasil survei SMRC yang menunjukkan popularitas Prabowo Subianto turun hingga 30 persen. Hal ini semakin menguatkan pertanyaan tentang arah pemerintahan dan ke mana kapal bernama Indonesia akan dibawa.

Sementara itu, ia membandingkan dengan negara-negara tetangga yang justru berhasil menghadapi tantangan ekonomi global. Filipina selamat dari krisis, Malaysia bersiap menjadi negara maju, sedangkan Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu maju karena meningkatkan keseimbangan investasi.

"Bagaimana mereka menurunkan tingkat pajaknya untuk bisa memapankan fiskalnya. Ini jadi anomali dari negara kita yang rupiahnya semakin terpuruk, dan tingkat inflasi kita, tingkat investasi kita seperti apa, capital flight yang semakin meninggi, dan seterusnya. Ini membuat kita semakin bertanya pemerintahan mau ke mana? Tambah lagi kasus seperti Febrie, kasus korupsi di mana-mana, kepala daerah di-OTT KPK tidak ada hentinya, belum lagi pemanggilan menteri-menteri terkait kasus-kasus korupsi," kata Islah.

Kekhawatiran akan Masa Depan Bangsa

Islah juga menyoroti konstelasi politik yang semakin tidak beraturan, dengan banyak intervensi politik ke dalam penegakan hukum. Hal ini membuat publik khawatir negara ini tidak memiliki pilot yang jelas.

"Publik khawatir negara ini sebenarnya autopilot tanpa kemudi, tanpa supir, dan hanya berjalan ke mana saja tanpa ada arah yang jelas. Tidak jelas negara sebesar ini, sekaya ini, dengan penumpang sampai 280 juta, akan berlayar," tambahnya.

Ia pun menyayangkan stigma-stigma antikritik yang dilontarkan Presiden, seperti menyebut pihak tertentu dengan istilah 'Londo Ireng'. Menurutnya, hal itu semakin mempertegas kebingungan publik tentang arah bangsa.

"Satu lagi yang membuat kita semakin cemas dengan situasi bangsa ketika Presiden berbicara dengan stigma-stigma yang antikritik, Londo Ireng, dan seterusnya, ke mana negara ini sebenarnya akan dibawa? Pertanyaan besar ini memang selalu menjadi pertanyaan dari setiap rakyat Indonesia, termasuk saya," ujar Islah.