Tokoh Madura, Islah Bahrawi, mengkritik pemerintah yang tetap memaksakan ambisinya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, mimpi pemerintah seharusnya berfokus pada perbaikan untuk rakyat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan. Ia menegaskan, negara bukan milik pemerintah, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Maka, program seperti Makanan Bergizi Gratis atau juga Kopdes tidak boleh dikelola secara diktator, secara sepihak, karena itu adalah uang kita, dan harus kembali kepada kita. Kita tidak boleh berpangku tangan begitu saja," kata Islah dalam program Berani di YouTube Terus Terang Media, Minggu (26/07/2026).
Islah menyoroti dominasi program yang melibatkan militer dalam pemerintahan saat ini. Padahal, Indonesia bukan negara junta, melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mana doktrin militer hanya diperlukan untuk pertahanan. Begitu pula polisi yang seharusnya fokus pada keamanan, serta lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Islah, check and balances hanya akan terwujud jika rakyat berani bersuara, karena lembaga-lembaga telah dimandulkan oleh kepentingan politik.
"Berbagai lembaga sudah dimandulkan paksa oleh kepentingan-kepentingan politik dan jilatan-jilatan demi barter dengan kenyamanan-kenyamanan posisi dalam ruang politik kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti untuk berbicara," ujarnya.
Islah mengaku bahwa apa yang disampaikannya tidak hanya mewakili aspirasi pribadi, tetapi juga mereka yang ingin bicara namun ruang penyampaiannya terintimidasi. Meski sudah sering dilaporkan, ia bertekad tidak akan berhenti bersuara. Ia juga mengungkapkan telah dikuntit dan diintai oleh oknum yang seharusnya menjaganya sebagai rakyat. Ia yakin hal itu dilakukan agar ia berhenti menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Saya tidak ingin meminta belas kasihan dari saudara-saudaraku sesama rakyat Indonesia, tapi setidaknya mari kita bersuara. Mari kita biarkan alam pikiran kita untuk kemaslahatan bersama dan jangan pernah takut untuk meminta hak-hak kita. Karena kita sudah terlalu lama diperas untuk menunaikan kewajibannya," kata Islah.
Terkait MBG dan Kopdes, ia mengajak anak bangsa untuk terus menyuarakan dan meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaannya. Jika tidak mampu, Islah menyarankan program tersebut dihentikan saja. Uang rakyat sebaiknya dikembalikan ke pola yang sudah ada sebelumnya. Menurutnya, itu lebih baik daripada memaksakan ketidaksanggupan pemerintah mengelola dan menambal kebocoran anggaran.
"Mending hentikan saja. Karena, bagaimanapun, berbagai program itu tidak akan pernah bisa memuaskan rakyat semua. Tapi, saya yakin program MBG ataupun Koperasi Desa Merah Putih ini, sepanjang tata kelolanya benar, insya Allah semua rakyat Indonesia akan merasa maslahatnya dan merasakan berbagai kebaikannya," ujar Islah.
Artikel Terkait
BGN Bentuk Dewan Pengawas, Libatkan Ahli Gizi hingga Chef
BGN Resmikan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Aduan Program Makan Bergizi Gratis
BGN Siapkan Sistem IT untuk Awasi Program Makan Bergizi Gratis dari Dapur hingga Konsumsi
Menkes Targetkan Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis Rampung Agustus 2026