Tokoh Madura, Islah Bahrawi, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi Indonesia saat ini. Ia menilai ekonomi tidak kunjung membaik dan masa depan pendidikan semakin suram karena anggarannya terus dikorupsi. Baginya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata penjarahan terhadap sektor pendidikan.
"Pendidikan kita hari ini dengan keluarnya keputusan MK kemarin tentang penggunaan anggaran pendidikan oleh Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi pencurian, terjadi perampokan terhadap anggaran pendidikan kita. Apa yang dikatakan orang-orang Istana bahwa MBG tidak pernah menggunakan anggaran pendidikan dan seterusnya, kemudian terbantahkan oleh keputusan MK," kata Islah dalam wawancara dengan Terus Terang Media, Selasa (11/08/2026).
Ia menegaskan bahwa publik harus semakin waspada dan kritis terhadap program-program pemerintah. Islah juga menyoroti perilaku para pejabat yang dianggapnya tidak konsisten dan hanya berusaha menyenangkan penguasa demi mempertahankan jabatan.
"Pemerintahan kita hari ini, menurut saya, sekali lagi menurut saya pribadi, sama sekali tidak ada harga dirinya. Mereka berkali-kali mengotori mulutnya sendiri, mereka berkali-kali memberaki kata-katanya sendiri, mohon maaf dengan bahasa ini. Tapi, kata-kata apalagi yang kira-kira bisa menyentuh nurani mereka, yang ada hari ini kita lihat berbagai pertunjukan akrobatik terhadap kesalahan," ujarnya.
Menurut Islah, tidak ada lagi yang mampu membenarkan kebijakan pemerintah kecuali para penjilat yang memutarbalikkan fakta. Ia menyayangkan sikap Istana yang sibuk membersihkan kesalahan ucapan Presiden Prabowo daripada mengakui kekeliruan dan meminta maaf kepada rakyat.
"Justru yang ada kesalahan-kesalahan dari ucapan Presiden Prabowo itu yang hari ini selalu sibuk untuk dibersihkan dan dibelokkan ke pembenaran sepihak. Padahal, tidak ada susahnya dan tidak ada salahnya pemerintah minta maaf ke rakyat," tuturnya.
Ia menilai wajar jika tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo menurun dan muncul isu pergerakan besar masyarakat pada Agustus ini. Semua itu, kata Islah, merupakan akibat dari buruknya komunikasi pemerintah.
"Ini semua timbul karena memang pemerintah memiliki reputasi yang buruk, yang jahat dalam mengomunikasikan semua kebijakannya kepada rakyat Indonesia yang tentu saja berharap ke arah perbaikan. Ini tidak, komunikasi Istana selama ini hanya sibuk membenarkan kesalahan Presiden, hanya sibuk memberikan disclaimer-disclaimer dari ucapan Presiden yang terbukti memang tidak ada jurusannya," kata Islah.
Ia pun menyarankan Istana untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan meninjau ulang program-program yang hanya menghabiskan anggaran. Islah mengingatkan bahwa uang yang digunakan adalah uang rakyat yang berasal dari pajak.
"Semua uang yang akhirnya dikorup oleh pelaksana program-program pemerintah itu berasal dari pajak-pajak rakyat. Sementara, mereka seharusnya sadar diri posisi mereka sebagai pembantu rakyat, orang yang diberi amanah oleh rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa para pejabat harus tunduk kepada rakyat karena rakyat berhak tahu uangnya digunakan untuk apa. Rakyat pun harus memastikan uang tersebut kembali dalam bentuk program yang bermanfaat.
"Bukan hanya kepada kelompok kecil, bukan hanya kepada penguasa, bukan hanya kepada parpol, tapi untuk 280 juta rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilham dari kita untuk memberikan masukan-masukan yang bermartabat dan bermaslahat bagi bangsa ini," ujar Islah.
Artikel Terkait
Mahfud MD Dukung Koperasi Desa Merah Putih, tapi Ingatkan agar Tak Terjerembab seperti MBG
Islah Bahrawi: Kebijakan Pemerintah Kian Membingungkan Publik
BGN Respons Pemeriksaan Sekretaris Kepala oleh Kejagung
Janji Kesejahteraan Guru Tak Kunjung Nyata, Efisiensi Anggaran Justru Terjadi