Blok Masela Akhirnya Dibangun, Warga Tanimbar Berharap pada Geliat Ekonomi Baru

Setelah hampir tiga dekade penantian, proyek raksasa Blok Masela di Laut Arafura akhirnya memasuki babak baru. Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menjadi penanda dimulainya salah satu proyek migas terbesar di Indonesia. Namun, bagi warga setempat, harapan akan dampak ekonomi yang nyata masih mengiringi setiap langkah pembangunan.

Kepulauan Tanimbar, yang berbatasan langsung dengan perairan Australia dan Timor Leste, selama ini mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan. Roni, seorang pengemudi ojek di Saumlaki, mengaku belum merasakan perubahan berarti meski proyek sudah bergulir bertahun-tahun. "Ya sudah lama sih tahu proyek Blok Masela, baru jalan. Harapannya kalau jalan dengan baik pasti Saumlaki berjalan dengan baik ekonominya. Sekarang belum berdampak, masih proses," ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan, "Kami senang, malah menunggu."

Harapan serupa diungkapkan Muhardi, perantau asal Bugis yang berprofesi sebagai penjahit. Ia optimistis proyek ini akan menarik pendatang baru dan meningkatkan usahanya. "Insyaallah pasti ada dampaknya, karena nanti banyak karyawannya. Otomatis sebagai penjahit ya ada dampaknya. Itu yang kita harapkan," katanya sambil tetap menjalankan mesin jahit di tokonya yang berjejer dengan UMKM lain di dekat Pelabuhan Saumlaki.

Pelatihan untuk Warga Lokal

Antusiasme juga terlihat dari Ongky, seorang sopir yang mendampingi rombongan media. Ia mengaku telah mengikuti perkembangan proyek sejak awal dan menyebut operator Blok Masela, Inpex Corporation, telah menggelar pelatihan bersertifikat bagi masyarakat lokal. Pelatihan itu mencakup berbagai profesi, mulai dari sopir, petugas keamanan, hingga operator alat berat. "Waktu 2018-2019 itu ada dua rental yang ikut. Masing-masing rental 10 sopir. Pelatihan kedua lebih lagi," jelasnya. Ongky berharap bisa mengikuti pelatihan sebagai petugas keamanan, mengingat Inpex membutuhkan ribuan tenaga kerja dengan prioritas masyarakat asli Tanimbar.

Lika-liku Pembebasan Lahan

Di balik optimisme, persoalan pembebasan lahan sempat mewarnai perjalanan proyek. Sebagian warga di Desa Lermatang, lokasi pembangunan fasilitas LNG darat, menolak karena lahan yang digunakan merupakan tanah adat dan perkebunan turun-temurun. Namun, Ongky menilai persoalan itu kini telah menemukan titik temu. "Dari pihak pemerintah desa, tetua adat, sudah setuju. Kalau ada masyarakat yang komplain, nanti berhadapan sama mereka. Sudah tidak ada masalah lagi," tuturnya.

Samuel, seorang petani dan nelayan asal Desa Lermatang, mengonfirmasi bahwa tidak ada penolakan terbuka. "Masyarakat Desa Lermatang 100 persen menerima perusahaan ini dengan lapang dada. Memang ada isu-isu yang berkembang sehingga ada demo untuk menuntut hak mereka," ungkapnya. Namun, ia berharap perusahaan tidak hanya memberikan kompensasi atas tanaman, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian. Sekitar 95 persen warga desa bergantung pada sektor pertanian.

Kepala UPTD KPH Kepulauan Tanimbar, Jessy Devy Tuhurima, mengatakan pemerintah daerah terus berdialog dengan masyarakat. "Dukungannya selama ini kita tetap membantu dengan sosialisasi. Kalau ini memang kawasan hutan, kemudian ada hak-hak masyarakat di dalamnya, kita juga mendukung agar itu bisa terealisasi," ujarnya.

Jalan Keluar dan Janji Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal. Ia meminta petani yang lahannya terdampak tetap mendapat ganti untung, meski lahan berada di kawasan hutan negara. "Sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Izinkan saya membuat kebijakan agar mereka diberikan bukan ganti rugi, tapi ganti untung," jelasnya saat groundbreaking, Kamis (16/7).

Bahlil menegaskan tuntutan masyarakat tidak boleh diabaikan. Ia meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menangani pembebasan lahan dengan mengedepankan kearifan lokal. "Saya sudah meminta kepada SKK Migas perlakuannya harus beda. Tidak boleh kita menjual hak kesulungan kepada orang yang punya bukan hak kesulungan," katanya.

Pemerintah menargetkan proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi. Blok Masela diperkirakan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar US$137,8 miliar, serta meningkatkan PDRB Maluku hingga US$95 miliar dan PDRB Kepulauan Tanimbar sekitar US$92 miliar. Dari sisi ketenagakerjaan, proyek ini menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama konstruksi dan 800–1.000 pekerja pada tahap operasional. Bahlil memastikan masyarakat lokal menjadi prioritas, dengan minimal 20–30 persen kebutuhan pekerja berasal dari Tanimbar, selama memenuhi standar kompetensi.

Bagi masyarakat Tanimbar, groundbreaking ini bukan sekadar seremoni setelah penantian panjang. Lebih dari itu, proyek Blok Masela menjadi harapan baru agar kekayaan migas di perairan mereka benar-benar menghadirkan manfaat, membuka lapangan kerja, dan membawa kemakmuran yang selama ini hanya menjadi janji.