Mendagri Minta K/L Terbuka Soal Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera untuk menyampaikan rencana program secara terbuka kepada pemerintah daerah dan publik. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pendataan hunian tetap, Selasa (21/7/2026).

"Saya meminta untuk disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan juga kepada publik apa rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran yang sudah diterima dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam siaran pers.

Pemerintah saat ini memasuki tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Satuan Tugas Percepatan Rehab-Rekon telah menyusun Rencana Induk yang melibatkan 32 kementerian/lembaga serta mengakomodasi usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tiga wilayah terdampak bencana.

Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan DPR dan arahan Presiden untuk dilaksanakan selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 100,1 triliun yang dialokasikan secara bertahap: Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.

Selain dukungan dari pusat, pemerintah daerah juga telah memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 10,6 triliun yang sudah disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di tiga wilayah terdampak.

Dari usulan pendanaan 32 kementerian/lembaga, tujuh di antaranya telah disetujui dan mulai menerima anggaran. Ketujuh instansi itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Mendagri, keterbukaan informasi mengenai anggaran dan rencana kegiatan penting agar pemerintah daerah memahami program yang akan dijalankan. Transparansi itu juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas Satgas Percepatan Rehab-Rekon berjalan sesuai arahan Presiden.

"Apa yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga penerima anggaran rehab-rekon di tahun 2026," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto, Direktur Distribusi PT PLN Arsyadany G. Akmalaputri, serta jajaran Satgas PRR dan Kemendagri. Kepala daerah dan perwakilan dari wilayah terdampak bencana Sumatera juga mengikuti kegiatan secara virtual.