Godok RUU Pemilu, Komisi II DPR Akan Safari ke Parpol Nonparlemen dan Ormas Keagamaan

Komisi II DPR berencana melakukan safari ke sejumlah partai politik nonparlemen dan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini diambil guna mempertajam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi dasar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan pimpinan DPR. Dalam rapat itu, disepakati perlunya memperdalam DIM sebelum pembahasan RUU Pemilu dimulai.

“Ya, kami kemarin rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR, terkait dengan RUU Pemilu. Kita sepakati untuk terus mempertajam DIM RUU Pemilu. Pimpinan DPR dalam hal ini adalah Prof Dasco memberikan dukungan terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Komisi II DPR RI mengundang sejumlah pakar, ahli, dan stakeholders kepemiluan Komisi II,” ujar Rifqi, Sabtu (4/7/2026).

Menurut politikus Partai NasDem itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengarahkan Komisi II untuk bersilaturahmi ke partai-partai nonparlemen dan berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Walubi, serta organisasi keagamaan Kristen.

“Beliau (Sufmi Dasco) juga memberikan arahan untuk kami melakukan silaturahmi kepada partai-partai nonparlemen dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mungkin Walubi, dan seterusnya, organisasi-organisasi keagamaan Kristen, dan seterusnya,” ujar Rifqi.

Pelaksanaan safari tersebut masih menunggu penjadwalan dari Dasco. Meski demikian, Komisi II DPR menyatakan siap menjalankan arahan tersebut. “Sekarang kita lagi menunggu jadwal Bang Dasco. Kalau kami dari sisi Komisi II siap,” katanya.

Hingga saat ini, Komisi II DPR belum membahas substansi norma perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rifqi menegaskan, pembahasan RUU Pemilu akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan dengan semangat memperbaiki penyelenggaraan pemilu di Indonesia.