Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru dengan dimulainya pendataan lapangan secara door to door di seluruh kabupaten dan kota. Menjelang tahap krusial ini, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur di Makassar pada Senin lalu untuk membahas kesiapan serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
Pertemuan tersebut menyoroti peran strategis data ekonomi sebagai fondasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memetakan aktivitas usaha dan dinamika ekonomi masyarakat, yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam forum itu, BPS Sulsel memaparkan bahwa proses pendataan dilakukan langsung oleh petugas yang telah menjalani pelatihan sesuai standar nasional. Metode ini dipilih untuk memastikan data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi riil pelaku usaha di masyarakat, bukan sekadar estimasi atau laporan administratif.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor kunci dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran. Ia menilai sensus ini juga menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi program Satu Data Indonesia di daerah.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pendataan, terutama dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat saat petugas sensus mendatangi rumah atau tempat usaha.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, mengungkapkan bahwa sensus ini menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan. Mulai dari akses ke kawasan padat penduduk hingga lingkungan perumahan yang tertutup, semuanya memerlukan strategi pendekatan khusus. Meski demikian, ribuan petugas telah disebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk memastikan pendataan berjalan secara menyeluruh.
Menurut Aryanto, setiap sesi wawancara sensus membutuhkan waktu sekitar 30 menit karena mencakup berbagai variabel aktivitas ekonomi yang cukup detail. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memberikan data secara terbuka dan akurat demi hasil yang optimal.
Aryanto menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta evaluasi pertumbuhan sektor usaha di Indonesia. Data yang terkumpul diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang denyut ekonomi dari tingkat akar rumput hingga level nasional.
Artikel Terkait
Kementan Dorong UGM Segera Daftarkan Hak PVT atas Ratusan Varietas Unggul Hasil Riset
Polisi Bongkar Sindikat Love Scamming di Jatim, 53 Orang Jadi Korban dengan Kerugian Rp1,1 Miliar
Menkes Pastikan Rekonstruksi Wajah bagi Korban Penganiayaan dan Penyekapan di Bandung
Iran Bantah Klaim AS Soal Kesepakatan Kembalikan Pengawas Nuklir ke Negara Itu