Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Parpol dan Istana Anggap Hak Prerogatif Prabowo

Isu perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Kabar yang beredar menyebutkan langkah itu akan dilakukan setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi partai politik dan pihak Istana pun angkat bicara.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, reshuffle yang direncanakan berskala kecil, hanya mengisi pos-pos menteri yang saat ini kosong. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai hal tersebut.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Ia meminta para pembantu dan partai koalisi tidak menanggapi isu ini terlalu jauh.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.

Ia mengungkapkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memerintahkan agar kader partainya tetap bekerja sungguh-sungguh. Adapun diskusi mengenai reshuffle kabinet, kata Saleh, diserahkan kepada masyarakat.

"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.

Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga menilai reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia menambahkan, para menteri yang menjadi mitra kerjanya di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik.

"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf.

Meski demikian, pimpinan Komisi II DPR ini mengaku tidak mengetahui kinerja menteri di luar komisinya. "Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.

PDIP juga merespons kabar reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Istana terkait hal tersebut.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur dia.

Mengenai survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang belakangan menurun, Andreas menyebut pemerintah mungkin memiliki versi penilaian sendiri. Ia enggan berkomentar apakah reshuffle kabinet menjadi salah satu cara untuk menaikkan kinerja pemerintah di mata publik.

"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.