Menteri Perumahan Tingkatkan Alokasi Bedah Rumah di Jakarta dari 158 Jadi 10.000 Unit

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau program bedah rumah di Jakarta menjadi 10.000 unit, melonjak drastis dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masih banyaknya hunian tidak layak di ibu kota.

Hingga 12 Juni 2026, Maruarar menyebutkan bahwa lebih dari 5.659 unit rumah telah mulai dikerjakan melalui program tersebut. Sebaran pekerjaan renovasi mencakup Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.

“BSPS ini merupakan program Presiden Prabowo untuk memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta, alokasinya meningkat signifikan, dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (21/6/2026).

Sebagai permulaan proyek kebijakan, Maruarar meninjau rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik, Ahyani (71) dan Ariasih (67). Ahyani tinggal bersama satu orang anak dan empat cucunya, sementara Ariasih menghuni rumah bersama empat anaknya, termasuk satu anak penyandang disabilitas.

Kondisi rumah yang ditempati keduanya tergolong memprihatinkan. Struktur kolom dan ring balok telah rapuh, rangka atap mengalami kerusakan, minim pencahayaan dan sirkulasi udara, serta sebagian material bangunan sudah tidak layak. Bahkan, salah satu rumah masih menggunakan lantai tanah, dinding kayu yang lapuk, dan penutup atap berbahan asbes yang berisiko membahayakan penghuni.

Dalam proses renovasi nantinya, rumah juga akan didesain agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik, salah satunya melalui penambahan atap transparan. Proses pengerjaan ini dijadwalkan dimulai pada 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.

Di sisi lain, Maruarar mengakui bahwa tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan aspek legalitas lahan. “Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824.000 unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan,” katanya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran. Hasil efisiensi tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material bangunan bagi masyarakat penerima bantuan. “Hasil efisiensi ini silakan dirundingkan bersama agar dapat dibelikan kembali bahan bangunan untuk masyarakat. Saya juga titip pesan, tidak boleh ada pungutan liar. Tolong masyarakat ikut mengawasi, apabila ada pungli segera laporkan dan dokumentasikan,” kata dia.