Bolivia Umumkan Darurat Nasional, Kerahkan Militer Buka Blokade Jalan Akibat Protes Berkepanjangan

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, secara resmi mengumumkan status darurat nasional setelah gelombang demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir semakin meluas. Keputusan ini memberikan wewenang kepada militer untuk membuka blokade jalan yang dilakukan para pengunjuk rasa, yang dinilai telah mengganggu distribusi pasokan bahan bakar dan makanan di berbagai wilayah.

Barikade yang didirikan para demonstran di sejumlah jalan utama dilaporkan secara efektif mengisolasi La Paz, ibu kota administratif negara tersebut. Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah, yang menurut para pengunjuk rasa telah melumpuhkan perekonomian selama 50 hari terakhir. Mereka mendesak Paz untuk mundur dari jabatannya.

Dalam pidato yang disiarkan secara televisi pada Sabtu (20/6) pagi waktu setempat, Paz menegaskan bahwa blokade yang dilakukan kelompok anti-pemerintah bukan lagi sekadar aksi protes sosial. Ia menyebutnya sebagai upaya terorganisir untuk menggoyahkan demokrasi di Bolivia.

“Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat,” ujar Paz dalam pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa status darurat tersebut bertujuan memastikan kelancaran pasokan bahan bakar yang selama ini terhambat akibat blokade jalan, yang membuat truk tangki tidak bisa beroperasi. Menurut pernyataan resmi pemerintah, dekrit ini akan berlaku selama 90 hari, namun dapat dicabut lebih awal apabila “kekerasan dan ancaman terhadap penduduk berakhir.”

Secara spesifik, dekrit tersebut melarang segala bentuk pemblokiran jalan, jalur, dan jalan raya yang dapat mengganggu transportasi serta distribusi pasokan. Pemerintah juga memerintahkan angkatan bersenjata untuk sementara waktu mendukung kepolisian dalam memulihkan ketertiban, membuka kembali akses jalan, dan melindungi warga sipil.

Gelombang protes yang telah berlangsung selama lima minggu terakhir dipicu oleh kebijakan penghematan Paz, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya. Aksi demonstrasi ini tidak jarang berujung pada bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

Pihak berwenang mencatat sebanyak 365 orang telah ditangkap dan 37 lainnya mengalami luka-luka akibat konfrontasi dengan polisi anti huru-hara. Sementara itu, kantor ombudsman Bolivia dan sejumlah organisasi hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia. Sebagian besar kematian tersebut dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap perawatan medis akibat terganggunya transportasi.

Di tengah situasi yang terus memanas, berbagai sektor masyarakat melaporkan bahwa banyak bisnis tutup, rak-rak supermarket kosong, dan rumah sakit mulai kehabisan pasokan oksigen. Beberapa kalangan bahkan mendesak Paz untuk mengambil tindakan tegas guna memulihkan ketertiban di negara tersebut.