Makalah Usulan Nobel untuk Program MBG Berujung Polemik, Nama Prabowo Dicatut?

Sebuah makalah ilmiah setebal 69 halaman yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih Nobel Peace Prize 2026 menjadi sorotan setelah mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis pertama. Dokumen tersebut diunggah di platform Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026, dan langsung memicu kontroversi karena ditemukan jejak prompt AI yang diduga belum dihapus.

Makalah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth" itu juga mencantumkan sejumlah akademisi dan pihak lain sebagai penulis. Isinya membahas MBG sebagai upaya ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi terhadap perdamaian. Namun, publik menemukan frasa seperti "One-Sentence Nobel Interpretation (optional, very strong)" yang diduga merupakan sisa perintah untuk kecerdasan buatan. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan tingkat deteksi hingga 93 persen, memperkuat dugaan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan bantuan AI.

Investigasi Pemerintah

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan sedang menginvestigasi kasus ini. Kepala Bakom Muhammad Qodari menegaskan, "Lagi diinvestigasi." Klaim dari sejumlah pihak menyebut Presiden Prabowo tidak mengetahui, tidak memerintahkan, dan tidak menyetujui pembuatan paper tersebut. Ada indikasi nama dicatut tanpa izin, termasuk lampiran surat yang kemudian diklarifikasi oleh institusi terkait.

Polemik ini semakin ramai di media sosial. Akun @TxtdariiUGM mengomentari dengan nada sarkastis: "Anjirrr paper nobel perdamaiannya Prabowo ada sisa prompt yg kelupaan dihapus HAHAHA. Pake AI donggg buat papernya."

Publikasi di SSRN sendiri bukan merupakan proses nominasi resmi Nobel Perdamaian, yang memiliki mekanisme ketat dan bersifat rahasia. Hingga kini, investigasi masih berjalan untuk memastikan asal-usul dokumen dan keterlibatan pihak-pihak yang namanya tercantum.

Kasus ini menjadi pengingat tentang pentingnya verifikasi dan etika dalam penulisan ilmiah, terutama ketika melibatkan nama pejabat tinggi negara.