Bolivia Tetapkan Status Darurat di Tengah Gelombang Protes dan Blokade Jalan yang Meluas

Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, menetapkan status darurat di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang meluas. Aksi unjuk rasa yang didukung oleh serikat pekerja dan kelompok petani itu telah berlangsung selama beberapa pekan dan berkembang menjadi krisis politik yang lebih akut, ditandai dengan blokade jalan di sejumlah wilayah.

Aksi protes yang memuncak pada Sabtu, 20 Juni 2026, itu menuntut pengunduran diri Paz di tengah meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi yang membebani masyarakat. Tuntutan tersebut muncul sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mampu mengendalikan lonjakan harga kebutuhan pokok dan memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

Blokade jalan yang telah berlangsung selama kurang lebih 50 hari terakhir menyebabkan gangguan serius pada distribusi barang dan aktivitas ekonomi. Jalur transportasi utama terputus, sehingga kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Situasi ini memperparah penderitaan warga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Paz menyatakan bahwa pemerintah memberlakukan keadaan darurat untuk memulihkan akses terhadap jaringan jalan yang terblokade. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan rakyat yang selama ini menjadi sandera aksi blokade.

“Rakyat Bolivia tidak bisa terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka untuk bekerja, belajar, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh kebutuhan pokok, dan membawa nafkah bagi keluarga mereka,” ujar Paz.

Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan menjaga stabilitas nasional di tengah memburuknya situasi. Deklarasi status darurat juga membuka jalan bagi pengerahan militer untuk membantu memulihkan ketertiban dan mengamankan jalur transportasi di seluruh negeri.