Wakil Ketua MPR Desak PLN Evaluasi Pasokan Batubara Atasi Pemadaman Listrik di Jawa, Sumatra, dan Bali

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa, Sumatra, dan Bali. Desakan ini muncul tidak hanya berdasarkan laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, tetapi juga dari pengalaman pribadinya saat berkunjung ke Kota Bogor pada Jumat sore, 19 Juni lalu, di mana ia turut merasakan dampak pemadaman tersebut.

Eddy menjelaskan bahwa akar permasalahan utama dari krisis ini adalah kekurangan pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN. Kondisi tersebut memaksa perusahaan pelat merah itu melakukan pengalokasian beban listrik yang tidak merata kepada masyarakat.

"Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata," ungkap Eddy dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).

Menurut politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, sangat ironis jika krisis pasokan batubara terjadi di negara yang kaya akan produksi komoditas tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak PLN untuk segera mengevaluasi rantai pasok batubara secara menyeluruh. Evaluasi ini dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Di sisi lain, Eddy yang juga merupakan anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat proses perizinan produksi batubara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong produsen untuk segera beroperasi secara maksimal guna memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang 'nakal' dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation," tegas Eddy.

Lebih jauh, Eddy memandang insiden pemadaman listrik berkala ini sebagai momentum yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi. Ia menekankan pentingnya membangun sumber-sumber energi terbarukan yang secara signifikan dapat mengurangi ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara.

"Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal," ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan bahwa pemerintah telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Ia menegaskan, percepatan program transisi energi berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2034 menjadi kewajiban yang harus dijalankan.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTS 100 GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional," pungkasnya.