Kelompok Garis Keras Iran Buka-Bukaan Lawan Negosiasi dengan AS, Gelar Protes di Teheran dan Mashhad

Kelompok garis keras di Iran yang selama masa perang relatif jarang menyuarakan pendapatnya, kini secara terbuka melancarkan kampanye penentangan terhadap ketentuan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mereka menuduh pemerintah telah melakukan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip revolusi.

Fraksi ini mendesak penghentian segera seluruh negosiasi dengan Washington. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa perjanjian yang tengah dirumuskan akan secara fundamental mengubah kebijakan luar negeri Iran dan merombak keseimbangan kekuasaan internal yang selama ini menguntungkan posisi mereka.

Reaksi keras tersebut tidak lagi terbatas pada pidato politik atau pemberitaan media. Gelombang protes telah meluas hingga ke jalanan, di mana kelompok pendukung rezim menggelar aksi unjuk rasa. Puluhan orang dilaporkan berkumpul di depan kantor Kementerian Luar Negeri di kota Mashhad. Kemarahan serupa juga meletus di ibu kota, Teheran.

Video dan foto yang beredar di media Iran serta sumber-sumber independen memperlihatkan para demonstran di Lapangan Ibn Sina, Teheran, menyerukan pengunduran diri Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Kedua tokoh tersebut dianggap sebagai negosiator kunci dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Sebagian pengunjuk rasa bahkan dilaporkan menyerukan tindakan kekerasan terhadap Araghchi dan Ghalibaf.

Aksi di jalanan itu diperkuat oleh kritik dari tokoh-tokoh garis keras di parlemen. Mahmoud Nabavian, wakil ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen yang dekat dengan Front Paydari sebuah partai kecil beraliran sangat konservatif secara terbuka mengkritik sejumlah bagian dari nota kesepahaman yang tengah dibahas. Nabavian menyatakan keberatan terhadap apa yang ia gambarkan sebagai lemahnya kendali Iran atas Selat Hormuz serta ketidakjelasan komitmen penarikan militer AS dari kawasan.

Kritik tersebut mencerminkan pola yang lebih luas dalam pemberitaan media belakangan ini. Kalangan garis keras memandang nota kesepahaman itu menyisakan terlalu banyak persoalan yang belum tuntas. Mereka menilai dokumen tersebut melepaskan posisi tawar Iran dan mengubah narasi perlawanan masa perang menjadi narasi kompromi masa damai.

Babak Dorbeiki, seorang analis politik yang berbasis di London dan mantan pejabat di Pusat Penelitian Strategis Iran, menilai reaksi kelompok garis keras bukan sekadar perbedaan pendapat taktis dalam diplomasi.

“Bagi kubu Paydari, ini bukan lagi sekadar masalah taktis. Ini telah menjadi persoalan eksistensial,” ujarnya.

Dorbeiki berpendapat bahwa negosiasi menciptakan lingkungan politik yang tidak menguntungkan bagi kelompok garis keras yang selama ini mengandalkan konfrontasi. Jika legitimasi rezim mulai beralih dari konfrontasi ideologis menuju pragmatisme negara, pengelolaan ekonomi, dan diplomasi, maka arus politik yang dibangun di atas mobilisasi permanen dan sekuritisasi berisiko kehilangan relevansinya.

Menurutnya, jika Iran lebih membuka diri dalam negosiasi dengan AS, kalangan pragmatis, diplomat, dan teknokrat di dalam sistem akan semakin kuat. Di sisi lain, kelompok yang politiknya bergantung pada slogan, tekanan, dan iklim politik yang tertutup secara permanen akan melemah.

Meskipun demikian, Dorbeiki tidak menampik kemampuan kelompok garis keras untuk menimbulkan masalah. Mereka masih memiliki platform media, sekutu di parlemen, jaringan di dalam lembaga negara, serta pengaruh di sebagian milisi paramiliter dan struktur ideologis lainnya. Namun, ia percaya kekuatan mereka ada batasnya.

“Meskipun mereka dapat mempersulit implementasi perjanjian, meningkatkan biaya politik, dan menciptakan kegaduhan dengan setiap kompromi, kaum garis keras mungkin tidak cukup kuat untuk menggagalkan proses secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut perkiraannya, mereka justru mungkin akan beradaptasi dengan mengklaim bahwa setiap kemajuan yang dicapai setelah pembicaraan dengan AS adalah hasil dari “perlawanan” selama bertahun-tahun. Atau sebaliknya, mereka akan menyalahkan kegagalan kebijakan pada kesepakatan tersebut dan para pejabat yang mendukungnya.

Sementara itu, Reza Alijani, seorang analis politik yang berbasis di Paris, Perancis, menegaskan bahwa kelompok garis keras tidak boleh disamakan dengan keseluruhan rezim.

“Kelompok garis keras merupakan minoritas, bahkan di dalam kelompok minoritas yang memerintah sebagian besar masyarakat,” katanya.

Alijani berpendapat bahwa mereka tidak memiliki pengaruh yang menentukan di tingkat atas, meskipun masih mampu menciptakan tekanan dari akar rumput. Menurut pandangannya, perpecahan yang sebenarnya terjadi di dalam Republik Islam saat ini adalah antara mereka yang beralih secara bertahap dari ideologi menuju kepentingan negara, dan mereka yang masih berpegang teguh pada slogan-slogan maksimalis serta retorika perang.

Alijani memperkirakan pihak berwenang Iran akan membiarkan kelompok garis keras menyuarakan protes dan menggelar unjuk rasa terbatas. Namun, begitu arah kebijakan yang diinginkan pimpinan telah ditetapkan, mereka akan meredam gerakan tersebut. Jika kesepakatan ini berjalan sesuai harapan hingga ke tahap perundingan mengenai program nuklir Iran, hal itu bisa menandakan pergeseran lebih lanjut dari kekakuan ideologis menuju pragmatisme selektif.

“Ini tidak berarti rezim tersebut akan menjadi moderat. Namun, hal ini menyiratkan bahwa beberapa faksi yang paling tidak kenal kompromi mungkin akan semakin tersisih,” ujarnya.

Alijani meyakini bahwa unjuk rasa ini merupakan upaya kelompok garis keras untuk menunjukkan eksistensi mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka masih mampu mengerahkan massa ke jalanan dan bahwa setiap langkah menuju kesepakatan dengan Washington akan membawa konsekuensi politik di dalam negeri.