Gibran: Libur Sekolah Jadi Momentum Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (18/6/2026), yang juga dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende. Ia juga berdialog dengan para wali murid untuk mendengar masukan dan keluhan terkait program prioritas pemerintah itu.

Menurut Gibran, jeda kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi waktu yang strategis untuk melakukan pembenahan. “Ketika ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” ujarnya.

Evaluasi tersebut, lanjut dia, diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa program ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi, mulai dari aspek manajemen hingga pengawasan di lapangan.

“Memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Gibran menekankan pentingnya pelibatan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan program MBG. Ia menyebut sejumlah pihak yang dapat dilibatkan, mulai dari kantin sekolah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar sekolah, hingga lembaga keagamaan dan pendidikan.

“Bukan hanya kantin sekolah ya, UMKM di sekitar sekolah, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan,” ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur masyarakat tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan program dapat berjalan secara lebih berkelanjutan. Dalam dialog dengan para wali murid di SD Wolomoni, Gibran juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan akses dan kebutuhan lebih besar.

“Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T,” katanya.

Ia menambahkan, fokus pada wilayah 3T sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan nasional tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T sekaligus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Ini saya ajak teman-teman mahasiswa, perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area 3T seperti ini,” ujarnya.

Salah satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rapid Bena Matin, menilai program-program prioritas Presiden, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, perlu diutamakan di wilayah 3T untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. “Program-program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pencegahan stunting, terus juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih, itu harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan di kota maupun kehidupan di daerah 3T,” imbuhnya.