Ganjar: Kritik Jangan Dijawab dengan Pelabelan Politik, Jawab dengan Data

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan yang dilontarkan aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengenai dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan tokoh tim pemenangannya pada Pemilihan Presiden 2024. Menurut Ganjar, setiap kritik semestinya dijawab dengan data, bukan dengan pelabelan yang justru mengaburkan substansi persoalan.

“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” ujar Ganjar kepada wartawan pada Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat harus direspons dengan data serta kebijakan yang jelas. Ganjar juga mengingatkan agar tidak ada narasi yang membatasi ruang berbicara hanya bagi pendukung pemerintah, sementara mereka yang kritis langsung dianggap sebagai lawan politik.

“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menekankan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Ia menolak pandangan yang mengaitkan validitas kritik dengan afiliasi politik seseorang.

“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” tegasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti bahwa pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mendelegitimasi kritik. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, hak kritis warga negara tidak luntur hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.

“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ganjar memperingatkan bahwa kondisi saat ini mulai bergerak menuju politik loyalitas, di mana kritik hanya dianggap sah apabila datang dari kalangan pendukung pemerintah. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional,” tutupnya.