Menkeu Usul Tambahan Anggaran Rp1,99 Triliun untuk Kemenpar 2027

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membahas pagu anggaran kementerian, di mana sang menteri mengusulkan tambahan dana sebesar Rp1,99 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam forum yang berlangsung di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Dalam pemaparannya, Widiyanti memulai dengan memaparkan tren penurunan pagu indikatif Kementerian Pariwisata dari tahun ke tahun. Ia menyebutkan bahwa pagu indikatif untuk tahun 2027 yang hanya sebesar Rp1,01 triliun berada jauh di bawah rata-rata historis belanja kementerian yang pernah mencapai Rp5,41 triliun pada 2016 dan umumnya berkisar di angka Rp3 triliun.

“Sejak 2016 hingga tahun 2027 terlihat bahwa pagu indikatif 2027 sebesar Rp1,01 triliun berada jauh di bawah tren historis anggaran Kemenpar. Pernah mencapai Rp5,41 triliun, umumnya berada di kisaran Rp3 triliun, pagu indikatif 2027 berada di bawah nominal tersebut,” ujar Widiyanti saat menyampaikan paparan di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, agar Kementerian Pariwisata dapat bekerja secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional, diperlukan anggaran sekitar Rp3 triliun. Dengan pagu indikatif yang hanya Rp1,01 triliun, kementerian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun.

“Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal dan mampu memberi dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional, Kemenpar memerlukan anggaran sebesar Rp3 triliun. Sehingga dengan anggaran pagu indikatif Rp1,01 triliun, Kemenpar ajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun yang telah kami sampaikan pada trilateral meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu,” tuturnya.

Di sisi lain, Widiyanti menyoroti ironi yang terjadi di balik penurunan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi paradoks di tengah meningkatnya kontribusi dan tuntutan target sektor pariwisata.

“Kondisi penurunan anggaran jadi paradoks di tengah kontribusi dan tuntutan target sektor pariwisata yang terus meningkat. Kemenpar tidak diberikan sumber daya yang mumpuni untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung target devisa negara dari sektor pariwisata pada 2027 yang mencapai Rp506 triliun. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Widiyanti menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan memberikan dampak optimal bagi pembangunan sektor pariwisata.