Menteri Pertanian Bantah Isu ‘Pesta Babi’ di Merauke, Sorot Keberhasilan Program Pangan Nasional

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah keras tudingan yang mengaitkan program pengembangan lahan pertanian di Merauke dengan isu “pesta babi”, seraya menegaskan bahwa narasi tersebut telah mengaburkan pencapaian besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional. Ia menilai publik seharusnya melihat secara utuh upaya optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan yang tengah berlangsung di berbagai daerah, bukan hanya terpaku pada satu isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program.

“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Rabu (4/6/2026).

Menurut Amran, pengembangan lahan di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar. “Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Amran menambahkan, program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua, terutama dalam perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras. “Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah di hadapan 300 mahasiswa Universitas Hasanuddin, Amran menduga munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan. “Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.

Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global. “Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” tegasnya.

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan di sedikitnya 14 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, hingga Sulawesi Selatan. Namun, keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah. “Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya.