Harga TBS Petani Swadaya Anjlok di Bawah HPP, Apkasindo Sebut Kebijakan Ekspor Satu Pintu Picu Kepanikan Pasar

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya terus merosot tajam, bahkan berada di bawah Harga Patokan Pembelian (HPP) yang telah ditetapkan. Kondisi ini memicu keluhan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) karena dinilai semakin memberatkan petani di tengah harga minyak sawit mentah (CPO) global yang justru menunjukkan penguatan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan bahwa harga TBS untuk petani swadaya saat ini hanya berkisar antara Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan ini terjadi secara drastis dalam beberapa hari terakhir, dengan rata-rata penurunan mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram. “Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800-Rp2.200 per kg. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya, petani sudah nombok,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (28/5/2026).

Menurut Gulat, kelompok petani swadaya menjadi pihak yang paling terpukul karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani yang tergabung dalam skema kemitraan. Harga TBS untuk petani plasma saat ini tercatat masih stabil di kisaran Rp3.600 per kilogram. “Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” kata dia.

Apkasindo menegaskan bahwa anjloknya harga TBS tidak disebabkan oleh melemahnya harga CPO global. Sebaliknya, harga CPO di pasar internasional, baik di Malaysia maupun Rotterdam, justru menunjukkan tren penguatan. “Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18 ribu, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” jelas Gulat.

Ia menilai akar permasalahan terletak pada kemacetan arus informasi dan munculnya spekulasi pasar setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Banyak pelaku usaha disebut belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai mekanisme kebijakan tersebut, sehingga memicu kepanikan di pasar. “Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” ungkapnya.

Menghadapi situasi ini, Apkasindo mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai implementasi DSI. Langkah ini dinilai krusial agar harga TBS tidak terus terpuruk akibat ketidakpastian informasi yang beredar di pasar. Meskipun demikian, Apkasindo menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung pembentukan DSI karena dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. “Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI. Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” pungkas Gulat.