Pemerintah Resmi Bentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk Tekan Kebocoran Devisa Akibat Manipulasi Harga Ekspor

Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah entitas baru di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan fokus mengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional. Langkah ini diambil untuk menekan kebocoran devisa yang selama ini terjadi akibat praktik manipulasi harga oleh eksportir.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pembentukan DSI bertujuan meningkatkan penerimaan negara yang potensinya hilang karena praktik under-invoicing. Menurutnya, selama ini sejumlah eksportir kerap menjual komoditas di bawah harga pasar atau lebih murah dari nilai sebenarnya.

"Ini sejalan dengan prinsip OECD yang menjunjung tinggi tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas sehingga tidak terjadi lagi potensi uang gelap," kata Rosan, Senin (25/5/2026).

Rosan memastikan status PT DSI akan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pekan ini. Saat ini, entitas tersebut masih berstatus swasta nasional. "Pekan depan status PT DSI menjadi BUMN," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kantor PT DSI telah disiapkan di kompleks Danantara.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi SDA melimpah, mulai dari batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), hingga nikel yang menjadi komoditas utama. Namun, pemerintah melihat masih banyak kebocoran dalam tata kelola ekspor, terutama akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Under-invoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Misalnya, suatu komoditas dijual seharga 100 juta dolar AS ke luar negeri, tetapi yang dilaporkan hanya 70 juta dolar AS. Selisih nilai tersebut disimpan di luar negeri dan tidak tercatat dalam sistem keuangan nasional. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak, royalti, devisa hasil ekspor, hingga validitas data perdagangan.

Sementara itu, transfer pricing merupakan penentuan harga transaksi antarperusahaan dalam satu grup atau induk usaha. Contohnya, perusahaan SDA di Indonesia menjual komoditas ke perusahaan afiliasinya di luar negeri. Karena masih dalam satu grup, harga jual bisa diatur sendiri, sehingga membuka celah penyalahgunaan.

PT DSI, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, akan berfungsi sebagai platform pengawasan dan pencatatan transaksi ekspor. Pada tahap awal, DSI akan fokus pada keterbukaan transaksi. Perusahaan eksportir diwajibkan melaporkan volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas kepada DSI untuk mendapatkan data perdagangan yang lebih komprehensif dan terbuka. Dengan demikian, praktik manipulasi harga bisa ditekan.

Pembicaraan mengenai tata kelola ekspor mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari, namun dampaknya sangat besar terhadap ekonomi nasional. Apabila kebocoran devisa bisa ditekan, negara dapat memperoleh penerimaan yang lebih optimal, cadangan devisa menguat, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, dan ruang fiskal untuk pembangunan semakin luas. Artinya, hasil kekayaan alam Indonesia dapat kembali ke dalam negeri secara maksimal dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial.

Kehadiran DSI membawa semangat pengawasan yang lebih ketat terhadap arus ekspor SDA nasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa DSI bukan bentuk nasionalisasi atau pengambilalihan bisnis swasta. Entitas ini berfungsi sebagai marketing facility dan sistem transparansi perdagangan agar ekspor Indonesia memiliki tata kelola yang lebih baik.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa bila tata kelola DSI lebih transparan, kepercayaan investor global akan meningkat. Negara-negara dan pelaku pasar internasional akan merasa lebih nyaman berinvestasi di Indonesia yang memiliki sistem perdagangan jelas, akuntabel, dan minim manipulasi data.

Di tengah dukungan terhadap pendirian DSI, sejumlah ahli mengingatkan pentingnya pengawasan pemerintah agar implementasi entitas ini berjalan profesional dan transparan. Optimisme yang terbangun di ruang publik berharap langkah ini sejalan dengan prinsip good governance yang kuat.

Keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, transparansi sistem, serta akuntabilitas pengelolaannya. Pada akhirnya, tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, langkah ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat devisa negara, memperbaiki tata kelola ekspor, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan global.