Wakil MPR: Lindungi Anak di Ruang Digital Butuh Gerakan Bersama, Bukan Sekadar Regulasi

Ancaman terhadap anak-anak di ruang digital dinilai tidak cukup diatasi hanya dengan regulasi. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi penerus bangsa.

Menurut Rerie, percepatan penetrasi internet di Indonesia harus segera diimbangi dengan langkah perlindungan yang nyata. Ia menekankan bahwa literasi digital kini menjadi kebutuhan utama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. “Kita harus mampu bergerak bersama membangun ekosistem digital yang aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan fakta yang memprihatinkan: sembilan dari sepuluh anak berusia lima tahun ke atas di Indonesia telah aktif menggunakan internet. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mencatat lonjakan kasus pornografi anak hingga hampir 48 persen dalam empat tahun terakhir. Angkanya melonjak dari 986.648 kasus pada 2020 menjadi 1.450.403 kasus pada 2024.

Rerie berpandangan bahwa anak-anak, sebagai bagian dari proses pendidikan, harus dilindungi dari paparan konten negatif, disinformasi, kekerasan digital, hingga praktik eksploitasi di dunia maya. Semua itu, menurutnya, berpotensi merusak pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, kesiapan orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dapat berjalan efektif.

Anggota Komisi X DPR RI itu mengakui bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa 55 ribu guru di seluruh Indonesia dari semua jenjang telah mendapatkan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial (AI). Selain itu, sebanyak 38 persen satuan pendidikan juga telah dilibatkan dalam program pelatihan tersebut.

Di sisi lain, angka 55 ribu guru yang telah dilatih masih jauh dari total 3,47 juta guru yang ada di Indonesia. Apalagi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa guru dituntut untuk menjadi pahlawan literasi digital. Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi anak sangat bergantung pada dukungan semua pihak.

“Melindungi anak di ruang digital, pada hakikatnya adalah menjaga masa depan bangsa. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari gerakan bersama, untuk memastikan proses pendidikan dan tumbuh kembang generasi penerus berjalan secara sehat, aman, dan bermartabat,” tutup Rerie.